jemarisakato.org , Jakarta – Bertempat di Kediaman Duta Besar Jerman di Jakarta, Rabu (18/6), diskusi untuk memperkuat komitmen inklusi disabilitas di Indonesia dilaksanakan. Acara ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Jerman bekerja sama dengan ASB South-South East Asia, dan dihadiri oleh berbagai organisasi mitra, termasuk JEMARI Sakato, Sikola Mombine, dan Project Seger Waras.
Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari Global Disability Summit (GDS) 2025 yang telah berlangsung pada April lalu di Berlin, Jerman. Kegiatan tersebut menjadi momen strategis untuk mengevaluasi serta memperkuat arah kerja kolaboratif dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.
Salah satu mitra aktif, JEMARI Sakato dari Padang, Sumatera Barat, telah menjalin kerja sama selama kurang lebih satu tahun dengan ASB mengembangkan pendekatan program yang berbasis inklusi. Program ini memastikan bahwa kelompok perempuan dan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program. Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana pendekatan lokal dapat terhubung dengan agenda global, dalam kerangka kerja inklusi dan keadilan sosial.
Global Disability Summit (GDS) adalah forum internasional terkemuka yang bertujuan mendorong komitmen global terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Pertama kali digelar pada 2018, GDS kini diadakan setiap tiga tahun dengan pendekatan partisipatif, mengusung prinsip “Nothing about us without us,” yang memastikan suara penyandang disabilitas berada di pusat diskusi. Salah satu inisiatif penting yang diangkat dalam diskusi adalah Amman-Berlin Declaration , deklarasi internasional yang diumumkan saat GDS 2025. Inti dari deklarasi ini adalah prinsip “15% for the 15%” , yaitu seruan agar minimal 15% dari seluruh proyek pembangunan mencakup pendekatan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.
Beberapa negara telah menyatakan dukungan terhadap deklarasi ini. Meski Indonesia belum memberikan endorsement resmi, pemerintah melalui beberapa kementerian telah menyatakan komitmennya terhadap inklusi disabilitas.
Dalam diskusi yang dilaksanakan di Kediaman Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, tercatat beberapa langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah Indonesia:
Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen mendorong Pembangunan Nasional Inklusif melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif terhadap Disabilitas.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) aktif dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021–2025 , serta membentuk berbagai kelompok kerja yang menangani isu disabilitas, termasuk disabilitas psikososial.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung inklusi melalui kebijakan konsesi dan insentif fiskal, merujuk pada amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya pasal 114–116.
Meski komitmen ini belum disatukan dalam bentuk dukungan resmi terhadap deklarasi global, langkah-langkah tersebut menjadi fondasi penting menuju kebijakan inklusif yang sistematis. Diskusi di Jakarta ini menjadi refleksi penting bahwa inklusi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga donor, mitra internasional, dan masyarakat luas.
ASB dan para mitranya menyerukan agar semua pihak mulai mengadopsi prinsip Empowering People Living with Disability in Indonesia , bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai praktik nyata dalam kebijakan dan tindakan.
Penulis: Ulfa Azizah Febryzalita
Kunjungi media sosial JEMARI Sakato lainnya,
Instagram: @jemari.sakato
Facebook: JEMARI Sakato
Linkedin: JEMARI Sakato
Youtube: JEMARI Sakato