Dampak baik dari penetapan penegasan batas nagari ini adalah kepastian hukum yang jelas, kemudian tertib administrasi yang mana teridentifikasinya luas nagari secara de facto dan de jure. Dengan ini pembangunan fisik di Desa/Nagari dapat dipertanggungjawabkan, ada kepastian dalam pengelolaan sumber daya dan kepastian pelayanan seperti Adminduk, kesehatan pendidikan dan pelayanan lainnya.
Untuk menyelaraskan pemahaman dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan kepastian hukum mengenai Batas Nagari tersebut. Sebagai Lembaga yang bergerak dalam tata kelola pemerintahan dan semangat membangun kemandirian Nagari, JEMARI Sakato bersama dengan Nagari Bukik Batabuah melakukan lokakarya dalam rangka penetapan batas Nagari untuk masyarakat lebih baik
Pelayanan publik yg baik, akan berkontribusi pada masyarakat yg lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, JEMARI Sakato mencoba menginisiasi sebuah gerakan, yang mampu menciptakan ruang dan peluang perbaikan pelayanan publik untuk masyarakat. Dalam hal ini JEMARI Sakato bekerjasama dengan OMBUDSMAN
Kunjungan dari Build UNAND dan Copenhagen University dalam rangka melakukan penelitian dan rencana pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan kebencanaan. Sebagai lembaga yang juga mengambil peran dalam hal pengurangan resiko bencana dari 2009 hingga sekarang, JEMARI Sakato menjadi salah satu lembaga yang dijadikan media pembelajaran dari praktek-praktek baik dalam hal tata kelola dan penguranga
