jemarisakato.org, Padang - Workshop Kemitraan Lintas Pihak Program GREAT Mentawai atau Public, Private, People, Partnership  (P4) yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 6 Februari 2026 di Ballroom Hotel Pangeran Beach, Sumatera Barat, menjadi momentum krusial. Pertemuan ini bukan sekadar diskusi rutin, melainkan sebuah ikhtiar kolektif untuk meretas jalan bagi kemandirian pangan, ketangguhan bencana, dan inklusi sosial di daerah kepulauan yang memiliki karakteristik unik tersebut. Di tengah tantangan geografis dan kerentanan terhadap bencana alam, sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga sosial, dan dunia usaha menjadi harga mati.

Direktur Eksekutif JEMARI Sakato, Robi Syafwar, menekankan bahwa program GREAT Mentawai, yang didukung oleh ASB S-SEA, telah memasuki tahun kedua dengan fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Pada tahun pertama, penguatan telah dilakukan pada level regulasi dan penyusunan rencana kontingensi. Namun, di tahun kedua ini, targetnya jauh lebih konkret, yaitu membangun kemitraan strategis yang mampu menyentuh aspek ekonomi hulu hingga hilir. Harapannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat bertransformasi menjadi “rumah besar” bagi para pelaku usaha lokal, sehingga potensi sumber daya Mentawai yang melimpah tidak lagi hanya dinikmati oleh masyarakat Mentawai saja.

Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., yang turut hadir dalam workshop menyambut baik inisiatif ini karena sangat selaras dengan prioritas provinsi dalam memajukan Mentawai, terutama dalam hal penyediaan energi dan ketahanan pangan. 

“Potensi kearifan lokal harus dikedepankan. Kita berharap pangan dihasilkan langsung dari Mentawai agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Kota Padang,” ujar Gubernur Sumatera Barat. Selain itu, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan gelombang laut dinilai mendesak untuk menekan biaya hidup yang tinggi di Mentawai.

Ada sebuah kritik tajam namun jujur yang disampaikan dalam forum ini mengenai kebijakan pangan nasional yang sering kali memaksa keseragaman konsumsi beras, padahal masyarakat Mentawai secara kultural memiliki kekuatan pada pangan lokal seperti keladi dan pisang. Ke depan, kearifan lokal ini harus menjadi garda terdepan dalam mencapai kedaulatan pangan, agar ketergantungan pasokan dari Kota Padang dapat ditekan. 

Mentawai yang memiliki ekosistem laut luar biasa, dengan komoditas lobster dan karang yang mendunia, seharusnya mampu menjadi mandiri secara ekonomi jika dikelola dengan ekosistem yang tepat. Namun, realitanya, biaya hidup di Mentawai masih sangat mahal akibat tingginya biaya transportasi dan ketergantungan pada bahan bakar minyak. Oleh karena itu, diversifikasi pangan dan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan gelombang laut menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera diimplementasikan.

Dalam sesi diskusi panel yang dinamis, terungkap fakta bahwa dari 43 desa di Mentawai, masih terdapat 9 desa yang berstatus tertinggal pada tahun 2025, yang sebagian besar dipicu oleh faktor kebencanaan, tantangan pengembangan ekonomi, dan keterbatasan aksesibilitas. Program Manager GREAT Mentawai, Cakra Haji, memaparkan bahwa empat desa dampingan, yaitu Sipora Jaya, Sidomakmur, Matobe, dan Sioban, memiliki karakteristik bencana yang berbeda-beda, mulai dari banjir rob, longsor, hingga kekeringan ekstrem. Tantangan ini menuntut pendekatan yang spesifik. 

Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Mentawai, Zakirman, mengusulkan inisiasi 16 Kampung Nelayan dan kawasan pertanian terpadu atau integrated farming . Strategi ini tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga melibatkan penyediaan sarana prasarana, tenaga pendamping seperti dokter hewan, hingga kepastian harga melalui peran Dinas Perdagangan. Hal ini diperkuat oleh perspektif dari dunia usaha yang diwakili oleh APINDO, yang menyatakan kesiapannya untuk menjadi penyerap produk atau offtaker bagi UMKM lokal, asalkan standar mutu dan keberlanjutan pasokan dapat terjaga.

Keunikan workshop ini juga terlihat dari keterlibatan aktif tokoh bisnis seperti Ibu Christine Hakim yang memberikan masukan praktis mengenai efisiensi logistik perikanan. Ia menyarankan agar kapal-kapal penangkap ikan dapat langsung bersandar di Mentawai untuk mengurangi ongkos kirim, serta menawarkan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam mengolah sagu menjadi produk bernilai tambah. Selain itu, beliau juga menawarkan peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM Mentawai, khususnya dalam pengolahan turunan sagu agar mampu memenuhi standar pasar ritel.

Di sisi lain, isu inklusi sosial juga mendapatkan sorotan tajam. Perwakilan dari organisasi disabilitas (PPDI dan GERKATIN) menekankan pentingnya pendataan yang akurat melalui metodologi Washington Group Questions (WGQ) agar program pembangunan di desa benar-benar menyentuh kelompok disabilitas yang selama ini sering terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Pengakuan terhadap hak-hak kelompok rentan ini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan indikator keberhasilan dari sebuah pembangunan yang berkeadilan.

Pada hari kedua, antusiasme peserta tidak surut saat mereka mulai merumuskan rencana aksi konkret untuk masing-masing desa. Desa Sipora Jaya, memprioritaskan pelatihan pendampingan disabilitas dan penguatan peternakan ayam kampung sebagai bagian dari ketahanan pangan. Desa Matobe lebih fokus pada pembangunan sistem air bersih dan legalitas produk UMKM agar bisa masuk ke pasar yang lebih luas seperti hotel dan resor. 

Sementara itu, Desa Sioban menitikberatkan pada penanganan sampah dan pembentukan Siswa Tangguh Bencana (Sistana) yang melibatkan para pelajar. Desa Sidomakmur menitikberatkan pada pengadaan akses air bersih, penguatan UMKM, dan pengembangan ketahanan pangan desa. Rencana-rencana ini menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah mereka sendiri, namun mereka membutuhkan jembatan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mewujudkannya. Munculnya usulan untuk membentuk forum koordinasi multipihak di tingkat kabupaten dan pemanfaatan teknologi komunikasi seperti grup WhatsApp dan pertemuan rutin via Zoom merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa komitmen yang telah dibuat di Ballroom Hotel Pangeran Beach tidak berakhir menjadi tumpukan kertas laporan semata.

Secara keseluruhan, Workshop P4 ini memberikan pesan kuat bahwa pembangunan di Kepulauan Mentawai harus dilakukan secara integratif dan partisipatif. Tidak boleh ada lagi ego sektoral antardinas atau antarlembaga. Dana desa yang dialokasikan harus mampu dialokasikan secara cerdas untuk mitigasi bencana dan penguatan ekonomi berketahanan iklim. Pengalaman para praktisi seperti Zola Pandu yang sukses mengembangkan integrated farming kopi, tebu, dan jahe di Mentawai membuktikan bahwa dengan pendampingan yang tepat dan adanya "juara lokal" ( local champion ), perubahan itu mungkin terjadi. Keberhasilan Program GREAT Mentawai di masa depan akan sangat bergantung pada seberapa konsisten setiap pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing. Dengan semangat kolaborasi yang telah terbangun, Mentawai memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari daerah yang rentan menjadi daerah yang tangguh, mandiri, dan inklusi bagi seluruh warganya. Semua ini dimulai dari satu komitmen bersama, yaitu mengedepankan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis: Saidul Aziz Mahendra dan Affifa Syah Raudhatul Jannah  
Kunjungi media sosial JEMARI Sakato lainnya,                                                                                                                                  Instagram: @jemari.sakato                            
Facebook: JEMARI Sakato                         
Linkedin: JEMARI Sakato                         
Youtube: JEMARI Sakato