jemarisakato.org, Kabupaten Pasaman Barat – Pascapengukuhan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat pada Mei lalu, berbagai langkah penguatan terus dilakukan untuk mengoptimalkan peran Pokja dalam mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Potensi Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang diselenggarakan di Hotel Guchi, Simpang Empat, Pasaman Barat, pada 20-21 Juli.
Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), UPTD KPHL Pasaman Barat Unit II, dan Sekretariat Percepatan Perhutanan Sosial Kabupaten Pasaman Barat. Forum tersebut menjadi ruang bersama untuk menggali kondisi aktual kelompok, mengidentifikasi potensi yang dimiliki, sekaligus menyusun arah pengembangan perhutanan sosial yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Ketua Pokja PPS, yang diwakili oleh Ibu Ekadiana Oktavia, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran kelompok dalam pengelolaan kawasan hutan.
“Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk menggali kondisi nyata di lapangan serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengembangan kelompok perhutanan sosial ke depan. Melalui diskusi ini, kita berharap dapat memperoleh data, informasi, dan masukan yang komprehensif mengenai kondisi masing-masing kelompok,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Sakato, Budi Febriandi, yang ikut hadir dalam kegiatan ini menilai FGD sebagai metode yang efektif untuk menghimpun informasi langsung dari pelaku di lapangan.
“Focus Group Discussion (FGD) menjadi salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi potensi yang ada pada Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Pasaman Barat. Harapannya, melalui ini kita mengetahui kondisi nyata di lapangan terkait perkembangan kelompok perhutanan sosial,” ujarnya.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta dibagi menjadi dua kelompok yang mana masing-masing kelompok diminta untuk mengidentifikasi pembelajaran, pengalaman, dan praktik baik yang telah diterapkan dalam pengelolaan kawasan perhutanan sosial.
Hasil diskusi menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki potensi yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayah dan sumber daya yang dimiliki. Berbagai praktik baik yang telah dilakukan menjadi modal bagi anggota kelompok untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.
Masing-masing kelompok juga memberikan gambaran umum mengenai permasalahan, tantangan, dan kebutuhan pengembangan potensi kelompok perhutanan sosial. Diskusi tersebut mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi anggota masing-masing menjadi salah satu kendala utama dalam menjalankan program ataupun kegiatan kelompok. Kondisi ini menyebabkan rencana kegiatan tidak dapat dijalankan secara optimal.
Selain itu, permasalahan yang juga dihadapi kelompok yaitu aksesibilitas yang terbatas, hal ini meliputi akses menuju kawasan perhutanan sosial, terutama kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai, menghambat aktivitas kelompok. Beberapa kelompok juga menyampaikan bahwa mereka kurang mendapatkan pendampingan teknis terkait pengelolaan hutan lestari dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan.
Kebutuhan terhadap bibit komoditas produktif juga menjadi salah satu kebutuhan yang hampir disampaikan oleh semua kelompok. Dukungan ini menjadi hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ekonomi anggota kelompok perhutanan sosial.
Sesi terakhir, seluruh peserta menyusun rencana pengembangan kelompok berdasarkan potensi yang telah diidentifikasi. Selain itu, pemetaan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan perhutanan sosial juga dilakukan.
Hasil diskusi ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Kabupaten Pasaman Barat, sekaligus acuan bagi pemerintah daerah dan para mitra dalam memberikan pendampingan yang lebih tepat sasaran.
Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan, informasi dan data diperoleh langsung dari para pelaku perhutanan sosial di lapangan. Hal ini menjadi modal penting bagi Pokja Percepatan Perhutanan Sosial dalam merancang strategi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Sehingga pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Pasaman Barat dapat berkembang secara lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
Penulis: Ulfa Azizah Febryzalita
Kunjungi media sosial JEMARI Sakato lainnya.
Instagram: @jemari.sakato
Facebook: JEMARI Sakato
Linkedin: JEMARI Sakato
Youtube: JEMARI Sakato