jemarisakato.org, Padang – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk memperkuat dukungan terhadap Program GREAT Mentawai dalam upaya integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) berbasis inklusi. Hal ini disampaikan dalam kegiatan  Lokakarya Peningkatan Kesadaran bagi Aktor Kunci Tingkat Lokal hingga Nasional Terkait Isu Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan iklim yang Inklusi pada Kamis (28/08). Kegiatan ni bertujuan untuk mendorong pemahaman bersama mengenai pentingnya integrasi PRB-API inklusi yang berkelanjutan.

Lokakarya dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri perwakilan Kemendagri, BNPB, BPBD Provinsi, Dinas Provinsi terkait, Kalaksa BPBD Kapubaten Kepulauan Mentawai, dinas Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait, pemerintahan desa dampingan, serta masyarakat desa.

Direktur Eksekutif JEMARI Sakato, Robi Syafwar, dalam sambutannya menegaskan, bahwa program ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan GREAT Mentawai, “RAK desa yang telah disusun sebelumnya diharapkan bisa diimplementasikan dan diselaraskan dengan program pemerintah daerah.”

Selain itu, Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakilkan oleh Staf Ahli Pemberdayaan Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Sumatera Barat, Nizam Ul Muluk, menyampaikan, “Kegiatan ini memiliki makna yang strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap PRB-API Inklusi. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya terbatas pada kode etik pembelajaran, namun menjadi contoh bagi daerah lain hingga tingkat nasional.”

Dalam kegiatan ini, terdapat diskusi panel yang dimoderatori oleh Firdaus Mawardi, selaku Koordinator JEMARI Sakato Humanitarian Team (JSHT). Dalam kegiatan ini, perwakilan Kemendagri yaitu Zhikrie Azwary menjelaskan bahwasanya kegiatan di desa harus berdasarkan ekosistem inovasi daerah yang inklusi sehingga kegiatan desa tidak monoton. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi pentahelix untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, sehingga dana desa bisa dijadikan peluang untuk pengembangan perekonomian desa.

Melissa Aprilia sebagai perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjelaskan untuk adanya kolaborasi inklusi dalam pengurangan risiko bencana, integrasi PRB-API, serta pengarusutamaan gender dan disabilitas. Sehingga melalui kegiatan ini perlu adanya Penanggulangan Risiko Bencana yang berbasis masyarakat, hal ini bermaksud untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebencanaan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan mudah untuk diakses maupun dimengerti oleh masyarakat. 

Di sisi lain, fasilitator desa Matobe, Bayu Anggara, memaparkan praktik baik penyusunan HVCA dan RAK yang terintegrasi dengan PRB-API inklusi serta keselarasan dokumen tersebut dengan RPJMDes dan RPKDes.  

Melalui kegiatan ini, para pihak berharap lahir kesadaran kolektif untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan, sehingga perencanaan pembangunan daerah lebih selaras dengan agenda PRB-API inklusi.  

Penulis: Ulfa Azizah Febryzalita

Kunjungi media sosial JEMARI Sakato lainnya,                                                                                              
Instagram: @jemari.sakato                                   
Facebook: JEMARI Sakato              
Linkedin: JEMARI Sakato              
Youtube: JEMARI Sakato