Berdasarkan Undang-undang 45 tahun 2016 bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa. Beranjak dari Kemendagri mengenai penetapan dan penegasan batas Desa tersebut, ada hal lain yang menjadikan ini menjadi sebuah keharusan yang mesti diselesaikan. Banyak permasalahan di Desa atau Nagari yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Ketidakpastian selalu menjadi dilema di Desa/Nagari dalam mengelola sumber daya yang ada. Salah satunya adalah kesimpangsiuran data yang ada di Desa/Nagari menjadi ketidakpastian itu, termasuk mengenai tata letak dan batas Nagari. Di akhir cerita itu memberikan dampak yang besar untuk masyarakat di sebuah Nagari.
Kendala yang dirasakan saat ini adalah realisasi dana desa yang kadang terhambat disebabkan kesimpangsiuran data dan tata letak serta batas nagari tersebut. Dengan sumber daya yang banyak seharusnya alokasi dana desa dapat dioptimalisasi Nagari untuk pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Desa/Nagari. Namun lagi-lagi keterpautan antara adat dan tata kelola nagari dilihat masih saling berbenturan dan adanya perbedaan pemahaman terkait batas Nagari. Problema yang berkepanjangan semestinya dapat dipangkas dengan adanya titik temu atau benang merah dari masalah tersebut agar tidak berimbas kepada kemaslahatan masyarakat Desa/Nagari.
Untuk menyelaraskan pemahaman dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan kepastian hukum mengenai Batas Nagari tersebut. Sebagai Lembaga yang bergerak dalam tata kelola pemerintahan dan semangat membangun kemandirian Nagari, JEMARI Sakato bersama dengan Nagari Bukik Batabuah melakukan lokakarya dalam rangka penetapan batas Nagari. Dengan satu peta satu data ini harapannya menjadi satu pegangan bersama bagi Nagari dan pemda dalam mengambil keputusan untuk masyarakat lebih baik.
#JEMARISakato
#ForBetterSociety