JEMARI Sakato fasilitasi

img-20161101-wa0011Proses perencanaan pembangunan dislaksanakan secara bertahap yang dikenal dengan Musrenbang. Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) merupakan kegiatan musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah guna untuk menghimpun aspirasi masyrakat. Tujuannya adalah menetapkan program substansial yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Untuk pelaksanaan musrenbang pemerintah telah mempunyai mekanisme perencanaan yang baik sejak dari tingkat kelurahan hingga ke tingkat nasional sesuai dengan amanat undang-undang no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Bagi masyarakat, musrenbang adalah sebgai ajang untuk menyampaikan aspirasi secara partisipatif kepada pemerintah, sementara bagi pemerintah, musrenbang merupakan ajang konsultasi publik secara langsung terhadap dokumen perencanaan yang mengacu kepada pencapaian visi-misi dan isu strategis. Sehingga posisi musrenbang sangat menentukan perencanaan yang mengakomodir  kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan visi misi pemerintah.

img-20161101-wa0008Berkaca dari proses musrenbang yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan, ternyata sistem perencanaan yang telah di buat sedemikian rupa sehingga mampu melibatkan partisipasi dan keterwakilan setiap stakeholder dalam wialyah musrenbang. Namun salah satu unsur keterwakilan tersebut sering diabaikan yakni Perempuan. Keterwakilan perempuan menjadi sangat penting dalam proses musrenbang. Selama ini level partisipasi perempuan dalam proses musrenbang hanya sekedar partisipasi kehadiran dan dan mendengarkan, namun belum banyak yang “memiliki kekuatan” untuk memberikan saran dan mempengaruhi keputusan. Sehingga dengan kekuatan tersebut diharapkan  keputusan musrenbang mampu untuk mengakomodir hak-hak perempuan yang sangat luas.

Beberapa kasus dibanyak aderah, adanya pembedaan gender yang sangat signifikan dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi timpang. Ketimpangan tersebut mengakibatkan posisi perempuan yang seharusnya sejajar dengan laki-laki ditempatkan lebih rendah dari laki-laki sehingga membuat ruang gerak perempuan menjadi lebih sempit. Perempuan biasa ditempatkan untuk wilayah domestik dan ruang privat. Kalaupun berada pada ruang publik, itu hanya sekedar mensupport kaum laki-laki. Dan  beberapa streotipe untuk perempuan yang pada akhirnya membuat perempuan tetap tidak memiliki posisi tawar yang baik dalam pengambilan keputusan.

Untuk dapat mengangkat posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan serta untuk mampu img-20161101-wa0006mengakomodasi usulan-usulan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan, maka dibutuhkan strategi  advokasi perempuan  dalam proses musrenbang. Demikian yang di lakukan penguatan oleh JEMARI Sakato Sumbar yang bekerjasama dengan LSM Pambangkik Batang Tarandam (PBT). 5 orang staf PBT dan 6 orang perempuan potensial di 3 wilayah dampingan PBT diberikan  penguatan dalam rangka mengadvokasi kebijakan dalam proses musrenbang beberapa waktu yang lalu. Para peserta diberikan materi Sistem penyelenggaraan perencanaan Pembangunan daerah, Pengorganisasian penyelenggaraan musrenbang, Mengkaji dan Menentukan skala prioritas kegiatan sektor / urusan pembangunan dan materi tentang seni memandu musrenbang. Selain materi yang diberikan, peserta juga langsung memperaktekkan pelaksanaan musrenbang ditingkat kelompok.

Antusiasme peserta menunjukkan semangat perempuan  untuk ikut andil dalam merumuskan keputusan rencana pembangunan  di disetiap level musrenbang. Bulan januari 2017 merupakan arena untuk  tahapan awal ditingkat kelurahan yang akan mereka ikuti. Semoga dengan keterwakilan perempuan memberikan warna dan pembaharuan dalam kebijakan rencana pembangunan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *