syafrimet bappeda

(Bappeda Agam Gandeng JEMARI Sakato Gunakan Metode Community Score Card Libatkan Stakeholder)

Agar menWhatsApp Image 2018-02-12 at 6.25.42 PMdapatkan masukan yang lebih jujur dan berimbang, Bappeda Kabupaten Agam mencoba terobosan baru dalam melakukan evaluasi terhadap perjalanan RPJMD 2016 – 2021 dibawah kepeminpinan pasangan Bupati Indra Catri dan Wakil Bupati Trinda Farhan Satria.  “Kita mengajak JEMARI Sakato sebagai salah satu LSM di Sumatera Barat dan merupakan pihak non pemerintah untuk memfasilitasi agenda ini” ungkap Kepala Bappeda Agam (Drs. Welfizar, M.Si) yang didamping Sekretaris Bappeda (Villa Erdi S.Sos,  M.Si) ketika menutup rangkaian kegiatan FGD dan Lokakarya untuk Evaluasi RPJMD Kabupaten Agam 2016 – 2021.  Evaluasi RPJMD dibutuhkan agar Bappeda dapat menghitung pencapaian ditengah perjalanan sehingga bisa dilakukan review dan penyempurnaan agar mampu menjawab kebutuhan untuk perjalanan 5 tahun pemerintahan sekarang. Bappeda bermitra dengan JEMARI Sakato dengan harapan proses fasilitasi dari pihak luar pemerintah dapat menangkap persoalan yang lebih nyata, berimbang, jujur dan partisipatif. Penutupan rangkaian FGD dan lokakarya dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Agam pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018.

Kepala Bappeda mengungkapkan apresiasi atas perjalanan kegiatan singkat sejak sejak tanggal 5 Februari lalu. Dalam kegiatan lokakarya sebagai penutup rangkaian FGD dipresentasikan Indek Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil FGD dengan stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diakui adanya ketimpangan persepsi antara penyedia layanan dengan penerima layanan terhadap kepuasan akan layanan yang telah diberikan oleh OPD Kabupaten Agam. Perbedaan Nilai Interval Kepuasan yang dihasilkan harus diakui sebagai realitas atas kualitas pelayanan yang sudah dilakukan oleh OPD. Bappeda  sangat mengapresiasi penilaian masyarakat, bahkan merasa surprise karena ternyata ada penilaian masyarakat yang lebih tinggi dari penilaian OPD sendiri terhadap layanan mereka. Akan menjadi masukan penting bagi Bappeda untuk melakukan review terhadap RPJMD Kabupaten Agam.

“ Ini baru pertama kalinya  kita diajak untuk melakukan evaluasi secara terbuka terhadap RPJMD Kabupaten saat perjalanan pemerintahan baru berjalan 2 tahun di Kabupaten Agam. Bagi kita cukup membanggakan dengan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Agam ini.” ungkap Bahrial (Ketua forum UMKM Agam), salah seorang peserta dalam  kegiatan Lokakarya  dan FGD. “Apalagi yang memfasilitasi adalah lembaga non pemerintah, kami pun bisa menyampaikan masukan secara lebih terbuka.” katanya lebih lanjut.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Agam dari tanggal 5 – 9 Februari 2018 dengan menggandeng LSM JEMARI Sakato sebagai mitra dalam memfasilitasi proses evaluasi. Menurut Kabid Pemerintahan, Penelitian dan  Pengembangan Bappeda (Loli Enny, S.Pt, M.Si) selaku penanggungjawab kegiatan, pada dasarnya agenda evaluasi ini adalah untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Agam selama 2 tahun pemerintahan Bupati Indra Catri dan Wakil Bupati Trinda Farhan Satria.  Kegiatan kali ini dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan dan inovasi karena metode yang digunakan memberikan peluang yang besar dan formal kepada stakeholder diluar pemerintah WhatsApp Image 2018-02-12 at 6.25.50 PMuntuk memberikan masukan, tanggapan dan penilaian serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap bidang yang di evaluasi. Hanya karena ada keterbatasan waktu, kegiatan saat ini belum  sepenuhnya memberikan evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh misi kabupaten yang terdapat di RPJMD.

Lebih lanjut Loli menyebutkan untuk kesempatan ini baru fokus pada misi ke 2 yaitu Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (good and clean governance dan professional) dan misi ke 7 yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan social. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat secara eksplisit disebutkan dalam Misi 2 RPJMD Kabupaten Agam. Bahwa kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi perlu dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat.

WhatsApp Image 2018-02-12 at 6.26.55 PMSenada dengan pernyataan diatas, Nuwirman, S.Sos, M.Si (Governance Advisor JEMARI Sakato) menyatakan dalam perencanaan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada awalnya JEMARI memberikan tawaran metodologi yang cukup luas dan komprehensif, namun membutuhkan waktu pelaksanaan yang cukup panjang dan sumber daya yang cukup besar. Namun karena ada kebutuhan untuk disampaikan pada momen peringatan 2 tahun pemerintahan Bupati, maka JEMARI menawarkan metode Community Scored Card sebagai solusi dengan keterbatasan waktu. Implikasinya juga berpengaruh pada misi yang dapat dievaluasi menjadi terbatas. Pada akhirnya Bappeda menetapkan hanya 2 misi yang dievaluasi untuk tahap awal untuk dapat memberikan gambaran kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap 9 unsur pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB No 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat ). Dimana unsur pelayanan tersebut adalah terkait kesesuaian persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, kompetensi petugas, sikap dan keramahan petugas, kualitas sarana dan prasarana pelayanan, kesesuaian produk, keterjangkauan biaya dan ketersediaan mekanisme pengaduan. Persepsi kepuasan diukur dalam rangkaian FGD terpisah antara OPD dengan stakeholder masyarakat untuk 3 (tiga) bidang; Sosial Ekonomi, Pelayanan dan  Infrastruktur.

Menurut Syafrimet Azis (Pj. Direktur eksekutif JEMARI Sakato), pemisahan antara OPD dan Stakeholder dalam proses FGD memberikan peluang untuk penilaian yang lebih objektif terhadap kualitas layanan. Stakeholder bisa secara terbuka menyampaikan keluhan, penilaian termasuk menyampaikan usulan perbaikan sesuai dengan pelayanan yang pernah diterimanya. Sementara OPD juga diberi kesempatan untuk mengukur pelayanan yang sudah mereka lakukan. Dan memang menjadi menarik ketika hasil akhir kepuasan layanan, juga terdapat kepuasan yang lebih tinggi dari masyarakat karena adanya faktor yang mendukung dan bisa dipertanggungjawabkan.

WhatsApp Image 2018-02-12 at 6.26.35 PMSecara umum penilaian masyarakat memang masih lebih rendah dibandingkan dengan penilaian OPD sendiri. Agenda lokakarya sebagai penutup rangkaian kegiatan yang mempertemukan kedua pihak menjadi lebih berarti karena ada beberapa permasalahan yang muncul mendapatkan keputusan penyelesaian antara stakeholder dan OPD. Dan agenda ini juga perlu mendapat apresiasi, karena keterlibatan aktif organisasi TP2P2A Kabupaten Agam yang dipimpin oleh ibu Wakil Bupati Agam (Ny. Chandra Trinda Farhan) yang secara konsisten berperan sebagai perwakilan stakeholder selama proses FGD dan lokakarya dan memberikan banyak masukan bagi perbaikan pelayanan Pemerintah Kabupaten Agam. JEMARI Sakato berharap agar proses evaluasi dengan pelibatan stakeholder masyarakat bisa menjadi agenda reguler Bappeda dan OPD lainnya sesuai dengan harapan Kepala Bappeda Agam pada saat penutupan kegiatan.

Berita telah dimuat dalam Harian Haluan tanggal 12 Februari 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *