Kita sangat mengetahui bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan sebuah bencana akan datang, ketika berbicara bencana maka yang selalu terbayang dibenak kita adalah jatuhnya korban jiwa. Pada hakekatnya bencana iu adalah kehendak tuhan yang maha esa, tentu tidak ada satupun makhluknya yang dapat mennghentikan takdir tersebut namun setidaknya kita sebagai manusia mampu meminimalisir dampak dari bencana itu. perlu kita ketahui juga bahwa bencana tidak selalu berkaitan dengan yang namanya korban jiwa, karena selain jatuhnya korban jiwa yang menjadi kekhawatiran kita lain adalah korban materil seperti Collapsenya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lokal. namun ada hal lain selain bencana yang sama-sama akan mengancam keberlangsungan UMKM lokal yakni ASEAN Economic Community (AEC) atau yang populer dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia.

Collapsenya UMKM lokal sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi lokal pula bahkan ekonomi kota maupun provinsi serta yang terburuk adalah Negara juga dapat menjadi imbas runtuhnya ekonomi tersebut. Demi mencegah runtuhnya perekonomian maka harus diintervensi oleh berbagai stakeholder yang bertanggung jawab. Kerap kita berfikir bahwa apakah sebenarnya pemerintah serius dalam memperhatikan rakyat tertama UMKM yang berkembang dalam raung kemiskinan, kita dapat melihat bahwa seolah-olah pemerintah menjadi penghambat bukan menjadi penyelamat sebuah usaha lokal karena sering kali ada regulasi yang tidak sesuai bahkan dianggap sulit untuk mendukung masyarakat.
Peran Pemerintah dan Masyarakat Sipil
Dalam konteks Good Governance tersebut, ketiga pilar tidak berada dalam sebuah kesinambungan maka akan mengganggu stabilitas dalam masyarakat karena masyarakatlah koraban nyata dalam hal ini. Untuk membangun Good Governance, pemerintah harus lebih tangkas dalam melayani rakyat, ketangkasan tersebut harus dimulai melalui reformasi birokrasi yang jangan hanya menjadi sebuah konsep tanpa diimplementasikan dengan baik. Sedangkan sektor swasta mempunyai tanggung jawab sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Di Negara kita.

Kita mengetahui bahwa Pemerintah ataupun Negara diciptakan adalah semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Promoting a Publik welfare) .Untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka Negara harus menjadi a state Competent menurut Rodinneli dan Chema. Rodinneli dan Chema menyebutkan bahwa untuk mencapai a state Competent pemerintah harus diartikan sebagai pemerintahan kolaborasi (collaborative Governance) dimana pemerintahan Negara yang bersangkutan harus bekerja sama dalam spirit kemitraan dengan sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil.

Salah satu peran pemerintah menurut Rondinelli dan Cheema adalah create partnership and collaborations with the private sector and NGO for Service delivery , Sedangkan menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna masyarakat sipil melalu LSM (NGO) harus menjawab dengan fungsinya untuk Mengimplementasikan Program Pelayanan. Banyak program pelayanan yang telah digarap pemerintah namun tentu kita sangat mengetahui bahwa apa yang dilakukan permerintah masih kurang maksimal. Maka dari pada itu LSM yang notabanenya diisi oleh Masyarakat sipil harus mengisi ruang-ruang kosong yang tidak terjamah oleh pemerintah dengan membagun kemitran sebagai salah satu peran strategis masyarakat Sipil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melayani rakyat sampai rakyat puas.
Tantangan kedepan

Indonesia terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya, maka tidak pantas ketika masyarakatnya terjerumus dalam kemiskinan, karena terlalu kaya jika masyarakat dikatakan miskin. Namun pada realitasnya kemiskinan sangat akrab menemani masyarakat kita, ini adalah bukti bahwa tangan-tangan pemerintah belum mampu menjamah masyarakat secara maksimal, terutama masayarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

Kita sangat mengetahui bahwa Indonesia secara umum bahkan Sumatera Barat sangat rentan terhadap bencana namun seiring waktu selain ancaman bencana yang nyata akan dihadapi masyarakat, kini kita telah masuk dalam Tanpa melakukan kesiapan yang matang, maka bukan hanya UMKM yang berada dalam kawasan rawan bencana terancam collapse namun seluruh UMKM lokal di Indonesia juga terancam. Tanpa adanya peran dari pemerintah dalam membuat regulasi yang sehat untuk UMKM, kemungkinan juga UMKM tidak mampu bertahan dari derasnya persaingan ASEAN.

Kita sangat sadar bahwa Indonesia sangat rentan akan bencana dan Indonesia juga di anugrahi oleh kekayaan alam yang melimpah, kekayaan tersebut harus mampu dimanfaatkan dengan baik sehingga masyarakat siap menantang MEA yang kini telah berada pada starting poin. Jika kita bandingkan antara Riau, Kepri dan Sumbar maka Sumbar lebih memiliki kekuatan ekonomi terutama melalui UMKM yang lebih tinggi yakni 34,83 %, Riau 15,20 % dan Kepri 12,71 % . namun Riau dan Kepri sangat kuat dari segi omzet pada Usaha skala besar dan jauh dibandingkan Sumbar.

Maka dari pada itu refleksi ketahanan masyarakat di daerah rawan bencana yang digelar oleh JEMARI Sakato pada 19 sampai 21 januari ini adalah bentuk peran Masyarakat Sipil untuk membantu pemerintah dalam memperkuat ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana terutama UMKM lokal di Sumatera Barat, melalui program penguatan ekonomi berbasis kebencaan. Karena siapa yang bisa menduga bencana akan terjadi namun sebagai manusia kita harus siap menghadapi bencana dan siap menantang MEA. Siap tidak Siap, kita harus siaga bencana dan siap menghadapi MEA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *