Belum lama ini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan (2017) bertengger pada angka 5,4 %. Prediksi tersebut sebenarnya cukup mengejutkan, pasalnya, asumsi LIPI ini, terbilang sangat ambisius jika dibandingkan dengan beberapa asumsi sebelumnya, seperti asumsi pertumbuhan ekonomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Asian Development Bank yakni sebesar 5,1 %, lalu International Monetery Found (IMF) sebesar 5,2 % dan World Bank 5,3 %. (Kontan, 15/12)

Dalam hal ini, LIPI menyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 mendatang, akan dipacu oleh pertumbuhan pada sektor investasi subur dan tumbuh lebih dari 5 %. Semua itu menurut LIPI, tak lain merupakan buah manis dari implementasi ke 14 paket kebijakan ekonomi yang tampak cukup signifikan pada tahun depan. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang ambisius tersebut, memang sulit untuk kita rasionalkan. Pasalnya, untuk asumsi 5,1 % saja, Pemerintah sudah sangat optimis, apalagi dengan asumsi yang lebih tinggi dari pada itu. Saya juga merasa dalam hal ini, LIPI hanya memberikan sentiment positif saja, agar kita semua semangat dalam mengarungi perjalanan ekonomi bangsa ini kedepan.
Menanggapi hal tersebut, saya masih percaya bahwa, belum pulihnya perekonomian global yang sempat tergunjang, masih menjadi kendala serius bagi perekonomian nasional, sehingga, menurut hemat saya LIPI sangat ambisius. Apalagi, kondisi tersebut semakin diperkeruh dengan berbagai sentiment negatif, seperti dari Eropa, disumbang oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan mundurnya PM Italia Matteo Renzi. Sedangkan terburuknya datang dari daratan Amerika dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

Lihat saja, belum resmi dilantik sebagai Presiden AS, Trump sudah membuat Tiongkok naik darah dengan sikapnya untuk menjalin hubungan baik bersama Taiwan. Pasalnya, sampai detik ini, Tiongkok masih menganggap bahwa Taiwan adalah salah satu provinsi yang nakal. Jika benar Trump nantinya memilih untuk menjalin hubungan baik dengan Taiwan, serta mengakui kemerdekaannya, maka kemungkinan Tiongkok akan mengambil sikap agresif, dengan memberikan ancaman secara fisik kepada Taiwan. Walhasil, konflik baru yang cukup menegangkan akan muncul pada tahun 2017. Apabila benar Tiongkok merealisasikan ancamannya tersebut, maka dapat dipastikan perekonomian Dunia akan kembali bergejolak.
Ketika pasar bergejolak, maka butuh waktu yang cukup lama bagi ekonomi pasar untuk menemukan titik nyamannya kembali. Alhasil, dari kepanikan pasar tersebut, dapat dipastikan aliran dana yang akan masuk ke Indonesia (capital inflow) tampaknya tidak begitu deras. Dalam hal ini, saya memprediksi bahwa, jika pasar hanyut dalam kepanikan yang cukup lama, maka akan banyak Negara yang mengambil kebijakan ekonomi proteksionis. Merespon hal tersebut, maka banyak Negara akan lebih mengandalkan sisi perdagangan domestik. Saya yakin bahwa, sikap yang sama juga akan diambil Pemerintah Indonesia. Pasalnya, penguatan ekonomi domestik dinilai sangat tepat untuk menaham berbagai tekanan ekonomi serta memperkuat daya saing. Oleh karena itu, menurut hemat saya, jika paket kebijakan ekonomi dapat diserap dengan baik, maka investasi dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan lebih produktif, sedangkan untuk investasi dari luar negeri atau Penanaman Modal Asing (PMA) tidak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di 2017. Namun semua itu, tergantung dari kerja keras Pemerintah saat ini, apakah Indonesia mampu tetap menjadi ladang investasi yang menggiurkan bagi masyarakat dunia.

Menghangatkan Perekonomian Domestik

Dalam kondisi ekonomi global yang semakin tak tentu arah, maka kebijakan tepat yang harus diambil oleh Pemerintah adalah menghangatkan atmosfer perekonomian lokal. Menggairahkan aktifitas perekonomian domestik menjadi jalan utama yang harus ditempuh. Tentu dalam hal ini, gairah ekonomi domestik yang memuncak dengan sendirinya akan menjadi magnet bagi investor asing untuk kembali menanamkan modal, sehingga daya topang investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terlihat cukup signifikan seperti apa yang dipaparkan LIPI. Namun, bukan perkara mudah bagi Pemerintah untuk menghangatkan ekonomi lokal, semua itu butuh kerja keras serta kerjasama dari seluruh pihak.

Dalam hal ini, ada dua poin yang harus dilakukan Pemerintah untuk menghangatkan perkonomian lokal. Pertama, Pemerintah harus sigap dalam mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi, karena hambatan terhadap implementasi paket kebijakan ekonomi ini sangat kompleks. Saya rasa, 14 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah sampai detik ini, masih sangat minim sosialisasi. Oleh karena itu wajar jika daerah sulit untuk menyerapnya, karena butuh waktu untuk Pemerintah daerah beserta jajarannya untuk mempelajari semua paket kebijakan ekonomi tersebut. Selain itu, butuh kejelasan serta kepastian bagi masyarakat yang berkepentingan, karena masyarakat selama ini kerap berpandangan negatif terhadap aparatur birokrasi. Dari sisi Pemerintah daerah, selain memiliki persepsi yang berbeda akan paket kebijakan ekonomi, Pemerintah daerah juga memiliki kekurangan dari sumber daya serta alokasi dana untuk mengimplementasikan semua paket kebijakan ekonomi. Dalam hal ini, keterbatasan dana Pemerintah daerah sangat mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut apalagi kebijakan ini datang dari pusat, sehingga perlu turut mengikut sertakan DPRD dalam perumusan kebijakan. Dalam hal ini pula, Pemerintah daerah butuh langkah alternatif untuk mendapatkan tambahan anggaran, bahkan jika perlu Pemerintah Pusat membantu mencarikan solusi agar Pemerintah daerah mampu menggenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Kedua, kebutuhan akan infrastruktur yang memadai. Untuk menggenjot berbagai macam potensi Daerah, maka kebutuhan akan infrastruktur yang memadai menjadi sebuah keniscahyaan. Misal, untuk mengembangkan potensi wisata daerah, maka Pemerintah daerah membutuhkan asupan anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur penunjang. Infrastruktur tersebut diharapakan mampu menumbuhkan perekonomian lokal masyarakat, serta menarikan banyak investor untuk menanamkam modal. Untuk membangun infrastruktur, Pemerintah dapat mengandalkan tiga cara. Pertama, mengandalkan investasi dari program Amnesti Pajak (Tax Amnesty). Aliran dana yang masuk melalui program Amnesti Pajak dapat digunakan untuk berinvestasi membangun infrastruktur di daerah, atau membangun berbagai pengembangan investasi pada karya di daerah. Selain akan membantu daerah untuk membangun, upaya ini juga menambah daya tarik masyarakat untuk ikut dalam program Amnesti Pajak.

Kedua, dengan penerapan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur. Skema ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan Nelanja Negara (APBN) dalam pembangunan. Skema KPBU sebenarnya sudah diperkenalkan pemerintah sejak tahun 2005 silam. Namun, skema ini baru dikembangkan lagi dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Skema ini diharapkan mampu mengurangi biaya Pemerintah untuk membangun infrastruktur serta menimbulkan gairah bagi swasta untuk berinvestasi dalam bidang infrastruktur.

Ketiga, Implementasi Undang-Undang Desa. Hemat saya, UU Desa adalah wujudnya nyata upaya Pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran. Sebab, UU ini mengamanatkan agar desa mampu menjadi desa mandiri. Dalam UU Desa, diatur bahwa, dana desa digunakan 70 % untuk pembangunan fisik, artinya membangun infrastruktur. Bayangkan, jika 74.000 desa membangun infrastruturnya, maka dapat kita pastikan pertumbuhan ekonomi daerah akan berkembangun cukup signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah, bahkan kita sebagai masyarakat perlu untuk mendukung serta mengawasi implementasi UU Desa ini, agar berjalan sesuai harapan.

Saya rasa, tidak ada salahnya jika LIPI terlalu ambisius menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2017. Karena memang tidak ada salahnya untuk berambisi besar. Namun alangkah baiknya untuk tidak terlalu ambisius, apalagi pesimis. Kita harus realisitis, tidak ambisius namun tetap optimis. Karena tetap optimis, adalah harapan besar bagi perekonomian kita ke depan.

Oleh : Delly Ferdian
Pemerhari Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat

Telah diterbitkan oleh harian koran Sindo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *