Musrenbang CKL 2

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka untuk itu pemerintah wajib menggali kebutuhan masyarakat dari bawah untuk membuat perencanaan pembangunan tiap tahunnya. Perencanaan ditingkat masyarakat biasanya akan disalurkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat Nagari/desa, kecamatan maupun Kota/kabupaten. Melalui proses ini masyarakat berkesempatan banyak untuk mengusulkan dan memperjuangkan kebutuhan untuk pembangunan dilokasi Nagari masing-masing. .

Nagari Canduang Koto Laweh adalah salah satu Nagari yang didampingi oleh JEMARI Sakato dalam program Membangun Ketahanan Masyarakat di Kabupaten Agam. Dalam kesempatan pelaksanaan Musrenbang Nagari pada hari Rabu 30 Januari 2013, JEMARI berkempatan untuk menghadiri agenda besar tersebut. Dalam hal ini, JEMARI mencatat beberapa hal yang menarik terutama bagaimana isu kebencanaan menjadi salah satu tema menarik yang dibawa oleh para pejuang PRB yang terlibat dalam kegiatan JEMARI – Oxfam.

Dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut di undang beberapa perwakilan warga untuk mengikutinya yaitu seluruh Wali Jorong, Lembaga-Lembaga Nagari, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan orang-orang berpengaruh lainnya. Namun, perlu kita ketahui bersama bahwa Musrenbang pada dasarnya menampung kebutuhan seluruh masyarakat sehingga semua anggota masyarakat diperbolehkan hadir.

Pelaksanaan Musrenbang dimulai dengan adanya pengarahan dari Wali Nagari yang menyatakan tujuan dari Musrenbang untuk menampung semua kebutuhan masyarakat, sehingga tiap usulan harus kita akomodir dalam pertemuan ini.  Dalam pelaksanaan Musrenbang di Candung Koto Laweh tiap usulan harus di integrasikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh PNPM, agar usulan yang diberikan tidak tumpang tindih.

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang dilanjutkan dengan membagi masyarakat dalam beberapa kelompok kecil yaitu: I. Pemerintahan dan Pendidikan;  II. Pengembangan Ekonomi; III. Kelembagaan dan Budaya; IV. Pembangunan Sarana dan Prasarana. Tiap-tiap kelompok diskusi dibuat dengan memperhatikan keterlibatan seluruh Jorong di Canduang Koto Laweh, tujuannya agar jangan sampai usulan yang diberikan hanya didominasi oleh beberapa Jorong saja.

Mekanisme diskusi dipimpin oleh staf Nagari, tiap anggota diskusi diberikan draft usulan yang telah dibuat oleh Nagari. Kemudian dari draft usulan masyarakat mulai mendiskusikan tepat-tidaknya usulan yang telah dibuat, apa-apa saja usulan yang perlu ditambah, apa yang bisa diakomodir oleh program PNPM, dll. Dalam diskusi ini terjadi tarik menarik kepentingan di masing-masing Jorong, karena tiap Jorong berusaha untuk meluluskan usulannya.

Namun hal yang menarik dalam Musrenbang kali ini adalah bagaimana peserta mulai memperhatikan aspek kerawanan bencana di daerah mereka. Terbukti dengan salah satu usulan yang meminta diadakannya pelatihan tanggap bencana di tingkat Nagari Canduang Koto Laweh dan juga adanya usulan peralatan dan perlengkapan penanganan bencana berupa sepatu boot, senter, sekop dan seragam serta peralatan lainnya.

Terjadinya diskusi dan arah usulan yang sudah memperhatikan aspek kebencanaan membuktikan bahwa masyarakat telah mulai tanggap dengan daerahnya yang rawan dengan bencana, begitupun dengan pemerintahannya. Ini setidaknya sudah mengarah kepada tujuan undang-undang No. 24 Tahun 2007 yang dalam butir berikut:

  1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
  2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
  3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
  4. Menghargai budaya lokal;
  5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
  6. Mendorong semangat  gotong  royong, kesetiakawanan  dan kedermawanan;

Diharapkan dengan adanya isu kebencanaan dalam Musrenbang akan dapat menciptakan masyarakat siaga bencana di Canduang Koto Laweh. Namun demikian masih ada banyak tahap yang harus kita lewati untuk membuat usulan-usulan yang diajukan menjadi teranggarkan dalam APBD tahun anggaran ke depan.  Untuk itu sangat perlu kiranya bagi kita untuk memperkuat masyarakat dan menjadikan KSB sebagai motor untuk menggali kondisi objektif daerahnya dan menyusun perencanaan PRB tingkat Nagari serta mengintegrasikan dengan perencanaan regular Nagari. Sekalian juga memperkuat bagaimana mengawal jalannya usulan ini hingga sampai pada musyawarah ditingkat yang lebih tinggi sehingga bisa direalisasikan melalui APBD.

 

(Fidel Rinaldi/Field Officer JEMARI Sakato)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *