“Kampung Kambing”, mungkin ketika mendengar kalimat tersebut yang terbesit dibenak kita adalah sebuah kampung yang kaya akan kambing, baik itu ternak kambing, maupun segala bentuk olahan yang berasal dari kambing, sederhanya dapat dikatakan demikian. Tidak salah, begitulah kiranya sekilas gambaran yang ingin kami (JEMARI Sakato) wujudkan di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Terinsipirasi oleh sebuah UMKM lokal yang berada di Nagari tersebut, kami mencoba menggali lebih dalam potensi yang ada di tengah masyarakat agar dapat terus berkembang sehingga mampu memberikan dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi lokal yang cukup signifikan. Namun pada kenyataannya ketika kami mencoba menggali informasi bagaimana UMKM tersebut mengelola kambing serta mampu menyulapnya menjadi produk sabun yang cukup berkualitas, dan tersentaklah hati kami bahwa ternyata UMKM tersebut mengaku sangat kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena terkendala masalah perizinan. Mereka menyebutkan bahwa untuk membuat sebuah produk sabun (kosmetik), maka mereka wajib memenuhi standarisasi industri kosmetik. Tentu hal demikian memerlukan biaya yang cukup besar, bisa jadi ratusan juta harus digelontorkan untuk memenuhi standarisasi tersebut, padahal UMKM tersebut hanya mengola produk sabunnya dengan alat yang sangat sederhana. Maka dari pada itu wajar jika penggelut usaha tersebut mendapat keuntungan yang tidak seberapa, bahkan usaha yang mereka gelutui terkesan stagnan tanpa perkembangan yang berarti.
Ditambah lagi Nagari Canduang Koto Laweh yang berada di kawasan kaki gunung Merapi ini, dapat dikatakan cukup memprihatikan. Kondisi geografis Nagari yang berada di kaki gunung Merapi membawa ancaman bagi penduduk baik itu gempa bumi (earthquake) hingga ancaman letusan gunung berapi. Ancaman tersebutlah yang harus segera di tindak lanjuti agar masyarakat mampu siap siaga dalam menghadapinya.
Jika kita mencoba merujuk kepada Petunjuk Teknis (Juknis) BNPB tentan Desa Tangguh Bencana, maka BNPB telah sangat memperhatikan masalah ketahanan masayarakat dari segi ekonomi. Ketika terjadi bencana, ekonomi masayarakat yang collapse dapat berpengaruh kepada ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, wajar jika pola penguatan ekonomi masayarakat untuk mengurangi kerentanan menjadi salah satu prioritas yang harus dikejar.
Melalui paket kebijakan ekonomi jilid XII yang diluncurkan Presiden Jokowi, sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk perkembangan UMKM pengelolaan hasil kambing di Nagari Canduang. Paket tersebut merupakan bentuk nyata kepekaan Pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM yang katanya merupakan bahan bakar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sinyal positif yang diberikan paket ekonomi ini menitik beratkan kepada faktor-faktor yang menghambat perizinan bagi UMKM, di dalamnya terdapat beberapa poin penting sehingga dapat ditafsirkan mampu memberi kemudahan dalam hal berbisnis (ease of doing business/EoDB) di Indonesia.
Tidak tanggung-tanggung dengan ini pemerintah menargetkan perbaikan peringkat kemudahan berbisnis yang sebelumnya berada pada peringkat 109 menjadi peringkat 40 dunia. Poin penting yang terdapat di dalam paket kebijakan ekonomi jilid XII ini adalah berupa prosedur yang harus dilakukan untuk membuka usaha dari sebelumnya 94 prosedur menjadi 49 prosedur. Sedangkan untuk urusan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pendirian usahanya dari 1.566 hari menjadi 132 hari, dan dalam untuk urusan izin yang sebelumnya disyaratkan sebanyak 9 izin menjadi 6 izin saja.
Sejalan dengan etikat baik Pemerintah tersebut, tentu sebagai masyarakat yang berada di daerah, maka wajib bagi kita kiranya mendukung kinerja Pemerintah daerah untuk merealisasikan paket kebijakan tersebut. Oleh karena itu banyak ahli ekonomi yang beranggapan bahwa dengan terbitnya kebijakan ini, dengan otomatis akan terjadi ledakan besar terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia, pasalnya banyak UMKM yang mengaku selain terkendal masalah permodalan, mereka (UMKM) juga terjerat masalah perizinan yang harus dipenuhi dalam memuluskan usahanya. Jika kita cermati, 3.143 perda yang di hapuskan Pemerintah pusat adalah bukti bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menyehatkan pertumbuhan ekonomi melalui ledakan UMKM (Okezone news, 13/06/2016).
Ledakan UMKM
Celakanya sejak terbit sampai dengan detik ini, masih banyak UMKM seperti UMKM pengelolaan susu kambing di Nagari Candung belum merasakan dampak positif paket kebijakan Ekonomi Jilid XII, tentu wajar jika dengan ini Pemerintah wajib mengevaluasi dengan lebih matang terhadap implementasi kebijkan sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai.
Kita sangat sadari bahwa Pemerintah melalui tangan dingin Presiden Jokowi telah berupaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 ini, namun sayang upaya demikian masih belum membuahkan hasil yang cukup memuaskan, sebut saja pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,9 % dari target awal 5,3 %.
Maka dari pada itu JEMARI Sakato sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi anggaran dan kebijakan publik mencoba mendukung etikat baik Pemerintah melalui paket kebijkan Presiden Jokowi melalui sebuah program pemberdayaan UMKM pengelolaan kambing di Nagari Candung Koto Laweh dengan dukungan dari Dompet Dhuafa serta sinergi bersama ilmuwan-ilmuwan muda Jurusan Teknik Mesin Universitas.
Dalam program ini tentu yang menjadi sasaran adalah para peternak kambing dengan status Dhuafa, sehingga harapannya ketika mereka (peternak kambing) telah berdaya lalu mereka dapat saling bahu membahu membangun ekonomi masayarakat di Nagari tersebut, dan juga tetap mengintegrasikannya dengan para peternak lokal yang berpontensi menjadi lebih baik, harapannya adalah Nagari Candung menjadi sentra kambing di Sumatera Barat dapat terwujud, semua itu demi kehidupan masyarakat yang lebih baik (Fo Better Society).

Silahkan saksikan https://youtu.be/L_JWnO97E-M dan like video berikut

19222_10203162962389623_3799241052026160725_n

Oleh Delly Ferdian
Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *