khairul fahmi

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang kaya akan destinasi wisata, dan karena itu pula Sumatera Barat wajib menjadi salah satu rujukan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Apalagi ditunjang dengan kekayaan budaya yang eksotis, kebudayaan tradisional Minangkabau (kearifan lokal) menjadi daya tarik yang luar biasa, tentunya jika mampu dielaborasi dan dikolaborasikan dengan baik akan menjadi magnet yang mampu menarik banyak wisatawan maupun mendongkrak pendapatan daerah.

Namun sejatinya pontensi pariwisata yang dimiliki Sumatera Barat tidak akan mampu meningkatkan penerimaan daerah secara maksimal tanpa disinegikan dengan kekuatan ekonomi lokal, boleh saja pemerintah wara-wiri mempromosikan potensi tersebut ke kancah dunia, namun kita juga tidak dapat menampikkan bahwasahnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat potensial untuk menggenjot penerimaan daerah.

Jika kita bandingkan antara Riau, Kepulauan Riau dan Sumbar sendiri, maka terlihat kekuatan ekonomi Sumbar terletak pada sektor UMKM yakni 34,83 persen, Riau 15,20 persen dan Kepri 12,71 persen, namun Riau dan Kepri sangat kuat dari segi omzet pada Usaha skala besar dan jauh dibandingkan Sumbar.

Jika kita melihat perkembangan ekonomi dunia yang menyebabkan nilai tukar rupiah seolah dalam ketidak pastian yang kerap berdampak kepada pasar terutama pada sektor ekspor-impor, namun tidak sama halnya kepada perkembangan UMKM. Jelas jika potensi UMKM dapat dimaksimalkan, bisa jadi Sumbar memiliki kemandirian ekonomi yang stabil dibanding daerah lain di Indonesia, tren ekonomi seperti ini layak diperjuangkan.

Besarnya potensi UMKM di Sumbar sendiri, tidak lepas dari kurangnya daya tarik investor besar untuk menanamkan modal, kesulitan tersebut membuat Semen Padang menjadi satu-satunya perusahaan besar di Sumbar yang berdiri kokoh sampai pada saat ini, yang harus kita pahami bahwa Pemerintah tidak bisa hanya berharap kepada Semen Padang semata, karena pada dasarnya Semen Padang tidak dapat bergerak sendiri, walaupun memiliki dana SCR (Social Coorporate Responsibility) yang yang cukup memadai. Enggannya investor besar menanamkan modal di Sumbar, sesungguhnya berdampak positif pada keleluasaan UMKM dalam kegiatan pasar.

Namun pada kenyataannya UMKM di Sumbar itu sendiri juga tidak berdaya saing, alasan tersebut cendrung karena faktor perizinan yang sulit serta pendanaan seperti kredit yang masih dengan bunga tinggi, serta banyak UMKM dinilai kurang kreatif dan inovatif.

Oleh karena itu, dalam merespon paket kebijakan ekonomi jilid XII yang baru diluncurkan Presiden Jokowi, setidaknya pemerintah mampu mendorong UMKM untuk lebih aktif karena angin segar telah datang. Sinyal positif yang diberikan paket ekonomi ini menitik beratkan kepada faktor-faktor yang menghambat perizinan bagi UMKM, di dalamnya terdapat beberapa poin penting sehingga dapat ditafsirkan mampu memberi kemudahan dalam hal berbisnis (ease of doing business/EoDB) di Indonesia.

Bahkan tidak tanggung-tanggung dengan ini pemerintah menargetkan perbaikan peringkat kemudahan berbisnis yang sebelumnya berada pada peringkat 109 menjadi peringkat 40 dunia. Poin penting yang terdapat di dalam paket kebijakan ekonomi jilid XII ini adalah berupa prosedur yang harus dilakukan untuk membuka usaha dari sebelumnya 94 prosedur menjadi 49 prosedur. Sedangkan untuk urusan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pendirian usahanya dari 1.566 hari menjadi 132 hari, dan dalam untuk urusan izin yang sebelumnya disyaratkan sebanyak 9 izin menjadi 6 izin saja.

Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan Jokowi ini tentu mampu menjawab salah satu masalah yang selama ini menjerat UMKM, namun kita patut sadari bahwa masalah UMKM bukan hanya soal perizinan, pendanaan dan kemampuan daya saing tentu harus juga diselesaikan. Kita melihat dari segi anggaran, kita akan bertanya apakah terdapat kemungkinan bahwa Angggaran Daerah yakni APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk pendanaan UMKM? Tentu bisa, karena pada dasarnya anggaran Negara maupun Daerah hanya semata-mata digunakan untuk mendistribusikan kesejahteraan, kesejahteraan tersebut mencakup bagaiamana kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Desentralisasi fiskal bersamaan dengan semangat otonomi daerah sejatinya adalah reformasi bagi tata kelola keuangan daerah dengan prinsip money follow function. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam hal penganggaran yang tentunya diharapkan mampu memaksimalkan kesejahteraan daerah.

Berdasarkan penelitian Bank Indonesia kota Padang yang bekerjasama dengan Pusat Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Unand, menyimpulkan bahwa secara finansial jika dilihat dari peta kemampuan keuangan, Pemda-pemda di Sumbar memiliki kapasitas untuk ikut terlibat dalam program penjaminan secara kolektif.

Hal ini terlihat dari jumlah belanja yang dapat digunakan secara bebas oleh Pemda. Hanya dengan 1 persen saja dari jumlah belanja yang bebas digunakan, Pemda-pemda se Sumbar secara bersama-sama dapat membelanjakan Rp 26 miliar per tahun.

Bagi Pemda, pilihan yang paling mungkin dan dapat segera dimulai adalah kerjasama penjaminan dengan perusahaan penjamin yang sudah ada. Pemda dapat bertindak sebagai pihak yang mensubsidi fee penjaminan atas kredit UMKM yang dijaminkan, dan melakukan investasi/penyertaan modal sejauh memungkinkan secara finansial.

Hal tersebut tentu dilandaskan kepada UMKM itu sendiri yang sulit untuk melunasi kewajiban perbankan sehingga bank maupun lembaga kredit modal kerap kewalahan. Oleh karena itu desakan masyarakat timbul kepada pemerintah untuk membangun Lembaga Penjamin Kredit (LPK).

Angin segar yang diberakan pemerintah pusat bersamaan dengan kepekaan pemerintah daerah dalam pengadaan LPK, adalah jawaban dari dua permasalah UMKM secara umum, namun hanya satu masalah lagi yang harus dipecahkan yakni bagaimana cara agar UMKM mampu kreatif dan inovatif. Persaingan pasar yang akan semakin ketat bersamaan dengan MEA seharusnya mampu menimbulkan gairah bagi para pelaku usaha, hal ini tentu akan parallel dengan peningkatan daya saing penggiat usaha.

Klinik UMKM

Alasan mengapa banyak kalangan perbankan merasa kewalahan dan terkadang menolak untuk memberikan kredit kepada UMKM salah satunya adalah mereka tidak mempunyai proposal yang layak dan tentunya menyangkut bagaimana Rencana Keberlanjutan Usaha (RKU). Sistem RKU ini telah diinisiasi JEMARI Sakato di Nagari Tiku Selatan, tentunya diharapkan agar UMKM memiliki strategi ke depan mengenai usaha yang mereka geluti.

Dalam hal itu pula, untuk mendongkrak daya saing, JEMARI Sakato juga menginiasi pembentukan Klinik UMKM, klinik ini dimaksudkan agar menjadi sarana konsultasi bagi UMKM, dan mencoba untuk selalu membuka akses pemerintah dan private sector agar dapat merangkul UMKM yang mulai akan berkembang. Bayangkan saja jika banyak klinik UMKM di daerah-daerah yang digagas masyarakat, tentunya akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan UMKM di Sumbar.

Kita sangat sadari bahwa pemerintahan harus diartikan sebagai a collaboration governance (Rodinnelli & Chema), tentu konteks membangun perekonomian dari pinggiran sebagaimana yang di sampaikan Presiden Jokowi akan terlaksana apabila ekonomi lokal mampu berdaya, keberdayaan tersebut tentu menjadi sinyal positif bagi peningkatan pendapatan daerah yang tentunya akan beriringan dengan pembangun dan outcome yang diharapkan adalah pergerakan pembangunan nasional yang cukup signifikan. Keunggulan Sumbar pada sektor UMKM harus dimaksimalkan, sembari mengekspose potensi pariwisata yang ada.

19222_10203162962389623_3799241052026160725_n

Oleh : Delly Ferdian, Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Suamtera Barat

Telah dimuat oleh harian Padang Ekspres, pada 09 Mei 2016 , link http://m.padek.co/detail.php?news=60105

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *