Dalam konteks Pengurangan risiko bencana,  penyusunan RAK adalah aksi prioritas dari representasi yang terdiri dari representasi baik itu yang mencakup program atau kegiatan untuk pengurangan risiko bencana maupun adaptasi perubahan iklim.[1] Ini merupakan sebuah proses yang sistematis, yang akan dilakukan oleh masyarakat atas dukungan berbagai pihak untuk semua tahapan atau siklus penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, masa tanggap darurat sampai dengan masa pemulihan, yang didasari dari rumusan analisis risiko yang dilakukan sebelumnya. Dokumen ini akan menjadi sebuah indikator bagi ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Permasalahan yang sering muncul setelah penyusunan dokumen RAK ini adalah masalah akuntabilitas dan kepemilikan RAK itu sendiri bagi pelaku PRB di setiap daerah. Banyak hal yang menjadi indikator mengapa pelaku PRB menjadi fokus penting yang harus dikaji dalam penyusunan dan implementasi RAK.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Sumatera Barat,  kajian ini tidak hanya terlepas pada peran pemerintah daerah atau privat sektor, tetapi juga ada sebuah sistem komunikasi yang diberlakukan dalam sistem Pemerintahan Nagari[2] untuk pengambilan sebuah keputusan dalam penyelanggaraan RAK penanggulangan bencana ini.

Kajian wewenang ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan pola-pola penyusunan dan implementasi RAK. tindakan yang muncul di RAK adalah sebuah proses yang harus menjadi bagian dari setiap unsur yang ada dalam Pemerintahan Nagari. Dengan kata lain, ini tidak hanya masalah bagaimana kegiatan pengurangan risiko bencana (PRB) dapat terealisasi, tetap juga lebih kepada bagaimana kegiatan PRB itu bisa menjadi bagian yang beradaptasi dengan model sistem pengambilan keputusan lokal yang tidak bisa digeneralisasikan bagi setiap daerahnya. Hal ini terjadi karena di Sumatera Barat itu dikenal “lain lubuak lain ikannyo”, artinya setiap daerah itu memiliki pola pemerintahan dan tatacara pengambilan keputusan sendiri, yang harus bisa diintegrasikan dalam penyusunan RAK. Untuk membahas bagaimana pola ini dilakukan dalam implementasi RAK, maka hasil analisis ini akan dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut :

 Implementasi Pendekatan Kemandirian Nagari dalam Pengelolaan RAK

Nagari, sebagaimana desa atau dengan sebutan lain merupakan otonomi asli, memiliki kekayaan yang telah ada sejak lama dan secara de jure memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya untuk keberlang-sungan hidup di Nagari bersangkutan. Dengan pendekatan ini, pimpinan lokal tingkat Nagari akan mampu mengoptimalkan perannya untuk mengambil keputusan pada saat darurat dan pengurangan resiko bencana.

Pendekatan kemandirian Nagari memandang bahwa Nagari tidak hanya satuan administratif semata, tapi juga merupakan satuan sosial budaya dan satuan teritorial. Dengan pandangan demikian, maka pendekatan kemandirian Nagari akan menekankan pada tiga titik penguatan kapasitas Nagari sebagai basis pengurangan resiko bencana. Indikator kemandirian Nagari dalam konteks ini antara lain meliputi:

  1. Nagari memiliki perencanaan pembangunan sendiri, perencanaan sebagaimana dimaksud dapat diperguna-kan Nagari dengan atau tanpa bantuan pihak lain .
  2. Nagari mampu menginventarisir harta kekayaan Nagari dan mengelolanya dengan maksud sebagai salah satu sumber pendapatan asli Nagari.
  3. Nagari mampu mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan Nagari dan kepentingan ekonomi Nagari .
  4. Pemerintahan Nagari memiliki kapasitas untuk me-ngambil keputusan sesuai dengan peraturan Nagari.
  5. Nagari memiliki sistem peringatan dini bencana, KSB dan tenaga kesehatan terlatih.
  6. Nagari memiliki dan bisa menggunakan perangkat komunikasi dalam situasi darurat .

Untuk mencapai tujuan dalam program tersebut, maka JEMARI Sakato mengimplementasikannya melalui sebuah design pembangunan yang berorientasi pada upaya PRB dan API, melalui mekanisme seperti berikut:

mekanisme Pembangunan Masyarakat

Mekanisme Pembangunan Masyarakat dalam  konteks “Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Kabupaten Agam.

Gambar tersebut menjelaskan mekanisme dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Hal utama yang dilakukan dalam proses ini adalah mendorong adanya penyusunan perencanaan pembangunan berorientasi PRB dan API yang partisipatif. Strategi pelaksanaan mekanisme  ini dilakukan dengan cara menggerakkan empat lingkup stakeholder yaitu masyarakat, pemerintah daerah, Nagari, perguruan tinggi dan swasta. Stakeholder ini berkontribusi dalam menanggapi Isu-isu pembangunan yang terjadi dalam berbagai aspek di masyarakat. Isu-isu ini dikaji dengan metode HVCA[3], ancaman kerentanan dan kapasitas wilayah. Hasil pengkajian ini menjadi baseline data dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan masyarakat ini dilakukan secara partisipatif dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal. Proses eksplorasi budaya lokal dilakukan melalui musyawarah optimalisasi budaya lokal. Hasil pengkajian dan musyawarah masyarakat ini, ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi. Perumusan perencanaan ini, akan diuji juga melalui  kegiatan pengujian perangkat PRB dan API  untuk megurangi kerentanan Nagari.  Hasil pengkajian ini, nantinya akan diwujudkan dalam rencana aksi yang disusun dengan strategi logika esensial. Hasil akhir dari pengkajian ini adalah pengintegrasian rencana aksi komunitas ke dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam Pelaksanaan mekanisme ini, ternyata memiliki dampak terhadap peningkatan aspek sosial dan budaya masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan kesadaran masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan. Semangat ini digali melalui aksi-aksi stimulan yang dilakukan oleh Lembaga JEMARI Sakato seperti memobilisasi masyarakat melalui kampanye-kampanye PRB dan API. Hal Ini adalah modal besar bagi daerah ini untuk bisa memajukan aspek pembangunan yang partisipatif, disamping nilai-nilai budaya lokal yang juga dipertimbangkan.

Implementasi kegiatan ini merupakan cerminan dari penggunaan pendekatan kemandirian Nagari yang dijabarkan dalam tiga orientasi kegiatan yaitu kesatuan administratif, kesatuan sosial dan kesatuan teritorial, sebagai berikut:

Kesatuan Administratif

Kesatuan administratif melihat kajian pada badan pengelola administrasi Nagari dan badan perwakilan Nagari dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Berdasarkan sejarahnya, Nagari Minangkabau telah mempunyai lembaga sebagai institusi yang akan mengatur penghidupan masyarakat Nagari dalam berbagai bidang yang meliputi bidang adat, budaya, hukum,  ekonomi, pertanian, sosial, pemerintahan dan agama. Lembaga ini dikenal dengan sebutan “ Tungku Tigo Sajarangan”  yang terdiri dari Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di Nagari seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada wali Nagari. BMAS mendapatkan masukan dari dua lembaga yaitu Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Lembaga Syarak Nagari (LSN).

Dalam sebuah teori sistem yang diutarakan David Easton,  konsep ini menunjukkan adanya saling berhubungan antara elemen-elemen yang membangun sistem politik serta mempunyai kemampuan dalam menanggapi kekuatan-kekuatan dalam lingkungannya. Masukan-masukan diterima dalam sistem politik dalam bentuk tuntutan dan dukungan.

Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam pola penyusunan perencanaan pembangunan Nagari yang berbasis pada pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, maka hal ini tentu sangat berpengaruh sekali. Hal ini tidak terlepas bagaimana polarisasi yang terjadi antara sistem kelembagaan dan pengambilan keputusan bisa di fungsionalkan dalam penyusunan perencanaan aksi komunitas.

Proses penyusunan rencana aksi komunitas di beberapa Nagari di Kabupaten Agam yang dilakukan oleh JEMARI Sakato sangat memperhatikan dinamika tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam kesatuan administrasi ini telah difokuskan pada beberapa kegiatan yang terkait dengan dukungan penyusunan dokumen pemerintahan Nagari, yang dihubungkan dari hasil kajian kerentanan dan kapasitas masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

  1. Fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Nagari (RPJMN). RPJMN akan memuat upaya-upaya sistematis masyarakat Nagari dalam pengurangan resiko bencana.
  2. Fasilitasi penguatan untuk penyusunan peraturan Nagari (legal drafting). Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan Nagari dapat membuat payung hukum dan atau mengadvokasikan payung hukum bagi upaya-upaya pengurangan resiko bencana.
  3. Fasilitasi pemerintahan Nagari untuk melakukan dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PRB dan API  yang telah dimuat dalam RPJMN akan mendapat dukungan dalam kebijakan pembangunan kabupaten.
  4. Pendampingan bagi pemerintahan Nagari dalam mengimplementasikan perencanaan Nagari, baik yang dibiayai dengan pendapatan asli Nagari, dana alokasi Nagari maupun sumber lain yang tidak mengikat.
  5. Mendorong terbentuknya badan usaha milik Nagari, yang dalam jangka panjang dapat menjadi sumber keuangan Nagari.
  6. Fasilitasi dan pendampingan untuk penyusunan laporan pertangungjawaban.

 

Enam langkah kegiatan yang dilakukan dalam proses ini berorientasi pada upaya PRB dan API. Artinya setiap dokumen terintegrasi dengan RAK yang telah disusun sebelumnya bersama masyarakat Nagari. Proses ini dilakukan melalui sebuah diskusi kelompok terfokus, dengan beberapa karakter kelompok yang berbeda seperti kelompok tokoh masyarakat, kelompok laki-laki, kelompok perempuan dan pemerintah Nagari. Hasil FGD ini memperlihatkan bagaimana tarik ulur keputusan yang ada di tiga lembaga (alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang) mewarnai proses diskusi. Kelompok Bundo kanduang yang merupakan kelompok perempuan, memiliki kontribusi aktif dalam pelaksanaan diskusi, namun tetap saja beberapa keputusan seting didominasi oleh dua lembaga lainnya, terutama alim ulama.

Untuk itu, dalam penyusunan RAK ini yang perlu diakomodir adalah bagaimana kita bisa melakukan matrik analisis terhadap peran dan pengaruh lembaga dan perangkat pemerintahan Nagari. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang ditentukan dalam penyusunan rencana aksi komunitas harus berpegang pada tingkat peran setiap lembaga. Dalam penyelenggaraan program di Kabupaten Agam kasus ini terlihat pada setiap Nagari dampingan. Peran setiap lembaga dijaring pada setiap kegiatan rencana aksi komunitas yang meliputi kegiatan untuk pencegahan, mitigasi dan adaptasi, setiap proses tersebut akan melihat poin penting dari empat sisi peran yaitu pendukung, pelaksana, perencana dan pengawas, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Matrik Analisis Peran Lembaga Nagari Dalam RAK

KEGIATAN Prioritas Identifikasi Kebutuhan Peran lembaga
Bundo Kanduang Cadiak pandai Alim ulama
PENCEGAHAN
MITIGASI
ADAPTASI
POINT

Keterangan :

Peran lembaga diisi sesuai dengan fungsinya sebagai berikut:

1 : Perencana

2 : Pemutus kebijakan

3 : pengawas

4 : pelaksana

 

Kesatuan sosial

Sebagai kesatuan sosial budaya, Nagari dipandang memiliki berbagai kearifan yang telah tumbuh dan berkembang. Kearifan lokal tersebut setidaknya berkaitan dengan upaya-upaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam pelestarian sumberdaya alam, sistem mata pencaharian, hubungan sosial dan organisasi setempat. Pada konteks kebencanaan, satuan sosial budaya ini mungkin memiliki kapasitas dalam bentuk kesadaran umum terhadap bahaya dan resiko bencana serta cara-cara yang telah berlaku sejak lama dalam penyelamatan diri dan komunitasnya saat bencana datang. Dalam konteks ini, beberapa hal yang sangat mungkin dilakukan antara lain: Penggalian informasi dengan metode participatory appraisal (PRA) untuk memahami pikiran-pikiran, pengetahuan lokal dan dinamika kehidupan masyarakat. PRA juga dilakukan terhadap potensi sumberdaya dan hubungan masyarakat Nagari dengan alam dan lingkungannya.

  1. Meningkatkan kapasitas lokal dalam memahami bencana, pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana, kesiap siagaan dan upaya-upaya menghadapi situasi darurat dan pemulihan.

Inisiasi pembentukan kelompok merupakan langkah awal dalam mengoptimalkan sumber daya komunitas untuk terlibat aktif dalam setiap bidang  kelompok. Pembulatan mufakat dan komitmen secara partisipatif adalah dua prinsip yang harus dibangun dalam upaya pembentukan kelompok. Dalam proses ini ada semacam dedikasi sosial yang megakomodir nilai –nilai lokal dalam sistem klasifikasi kelompok untuk menciptakan kesinambungan antara pengalaman, budaya lokal dan prinsip-prinsip yang harus ada dalam PRB dan API.

  1. Memfasilitasi penyusunan manual Nagari untuk menghadapi situasi darurat

Proses penyusunan manual ini dilakukan secara musyawarah dengan stakeholder terkait. Dokumen ini merupakan suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh komunitas, pelaksana tentang siapa melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya. Prosedur dibutuhkan saat pelaksana suatu kegiatan terdiri dari berbagai institusi yang memiliki kewenangan sendiri-sendiri dan kegiatan tersebut menuntut waktu yang singkat untuk ditanggapi. Manual ini juga mempertimbangkan kontribusi perempuan dan anak-anak mulai dari proses penyusunan hingga uji coba perencanaan.

  1. Mengembangkan dan mengkampanyekan PRB dan API melalui media yang biasa dipergunakan masyarakat Nagari dan media yang mudah dipahami dan dijangkau oleh masyarakat Nagari.
  2. Memfasilitasi tersedianya sarana peringatan dini bencana
  3. Mengidentifikasi dan memfasilitasi terbangunnya kerjasama antar Nagari dengan Nagari terdekat yang diperkirakan aman bencana sebagai lokasi tujuan evakuasi bila sewaktu-waktu bencana datang melanda.

 

Kesatuan teritorial

Sebagai kesatuan teritorial menunjuk pada satuan ekosistem yang merupakan tempat pemukiman dan tempat usaha. Keseluruhan teritorial Nagari dalam bentuk kekayaan Nagari adalah ulayat Nagari. Dengan demikian masyarakat Nagari memiliki kuasa atas harta kekayaan bersangkutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap teritorial Nagari antara lain:

  1. Identifikasi potensi sumber daya Nagari dengan metode participatory appraisal (PRA). Metode pemetaan Nagari berdasarkan kategori tertentu akan dapat mengetahui lokasi-lokasi rawan dan lokasi aman bencana.
  2. Identifikasi dan optimalisasi sarana air bersih dan sanitasi agar dapat terus berfungsi pada saat darurat dan dapat mengurangi resiko bahaya terutama bagi kelompok rentan (lansia, bayi, anak balita, perempuan dan difable person).
  3. Identifikasi dan optimalisasi jalur evakuasi

Penempatan peran pelaku PRB menjadi suatu bagian penting dalam hal ini. Bagian setiap pelaku mampu melaksanakan peran pada setiap tiga sisi dalam pendekatan kemandirian ini. Dengan menggunakan pendekatan Collaborative Management[4], proses ini akan mencoba menumbuhkembangkan nilai-nilai kepemilikan dan akuntabilias PRB itu sendiri, karena setiap pihak akan merasa menjadi bagian yang menyeluruh yang selalu dilibatkan pada setiap mekanisme penanggulangan bencana. Gambaran hubungan ini, bisa dilihat pada gambar berikut:

Kemandirian Nagari

Pendekatan Kemandirian Nagari

 

Proses Penyusunan RAK

Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Komunitas (RAK) dilakukan oleh masyarakat dan didukung oleh lembaga/ instansi terkait baik pemerintah maupun nonpemerintah. Peran serta masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan RAM, karena berkaitan dengan hak sekaligus kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat berguna bagi masyarakat sendiri, karena masyarakatlah yang mengenal lingkungan dan memiliki kearifan lokal yang berpotensi besar dalam pengurangan risiko bencana. Dari segi kelembagaan, pemantauan proses RAK akan dilakukan secara berkala oleh masyarakat, terutama Kelompok Siaga Bencana. Pendekatan penyusunan RAK dikaitkan terhadap kriteria pemilihan Rencana Aksi  dari Rencana Penanggulangan Bencana.  Berikut ini adalah kriteria pemilihan RAK dari RPB:

  1. Bertujuan untuk PRB, Setiap kegiatan aksi komunitas harus bertujuan untuk pengurangan risiko
  2. Memiliki ruang partisipasi masyarakat, Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas jelas dilakukan secara partisipatif dan membuka peran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Tingkat swadaya masyarakat dapat menjadi ukuran kesuksesan rencana aksi komunitas.
  3. Dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat, Maksud dari kriteria ini adalah Rencana Aksi Komunitas yang dilakukan secara swadaya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.
  4. Biaya murah, Kegiatan ini mengutamakan partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya mereka terhadap pengurangan risiko bencana.
  5. Teknologi sederhana, Kriteria ini bertujuan agar rencana aksi komunitas membuka peluang peran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Teknologi sederhana yang dapat digunakan oleh kebanyakan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana akan mendorong masyarakat untuk bekerja sama menggunakan teknologi sederhana tersebut. Sebaliknya, jika rencana aksi komunitas menggunakan teknologi canggih yang hanya dapat digunakan oleh tenaga ahli, akan menutup kemungkinan peran masyarakat dalam setiap kegiatannya.

 

Metode Pemilihan Skala Prioritas Kegiatan

Dalam proses penyusunan Rencana Aksi Komunitas, salah satu nilai yang harus diutamakan adalah nilai prioritas. Hal itu dilakukan dengan beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3. Penilaian Skala Prioritas

No Indikator Bobot Indikator Persentase Bobot Nilai
1 Kebutuhan Mendesak 1.    Sangat Mendesak2.    Mendesak3.    Tidak Terlalu mendesak4.    Kurang

5.    Tidak

15 %
2 Potensial Meningkatkan Kapasitas 1.    Sangat Potensial2.    Potensial3.    Biasa Saja4.    Kurang Potensial

5.    Tidak potensial

30%
3 Potensial Mengurangi kerentanan 1.    Sangat Potensial2.    Potensial3.    Biasa Saja4.    Kurang Potensial

5.    Tidak potensial

30%
4 Biaya Murah 1.    Sangat Murah2.    Murah3.    Sedang4.    Mahal

5.    Sangat Mahal

10%
5 Sejalan dengan Visi Misi daerah/ RPJM Nagari 1.    Tidak Sejalan dengan Visi Misi5.    Sejalan dengan Visi mIsi 15%

Sumber : Diolah dari Berbagai Sumber

 

(Niko Rinaldi/Field Officer JEMARI Sakato)

[1]Dikutip dari Pedoman Pelaksanaan RAK dalam program PRB dan API, Arsip JEMARI Sakato, 2012

[2] Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

[3] Kajian Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas

[4] Pendekatan ACM Merupakan penggabungan prinsip pengelolaan adaptif dan pengelolaan kolaboratif untuk memanfaatkan keunggulan dan mengatasi kelemahan masing-masing pendekatan. Pendekatan ini mendorong para pemangku kepentingan untuk bekerjasama dalam merencanakan, mengamati dan menarik pelajaran dari perencanaan yang telah dibuat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *