By : Niko Rinaldi
(Field Officer JEMARI Sakato)

Sumatera Barat sebagai wilayah yang memiliki topografi beragam dengan gunung api, perbukitan, aliran sungai menjadikannya sebagai kawasan yang memiliki kompleksitas bencana yang tinggi. Kondisi ini memberikan sebuah gambaran bahwa pentingnya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam mempersiapkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana di Sumatera Barat. Berbagai persiapan mulai dari tata kelola pemerintahan, upaya mitigasi, peningkatan pengetahuan dan pendidikan PRB, pengelolaan ekosistem lingkungan dan penggalian budaya lokal dalam menghadapi bencana menjadi fokus penting dalam pengkajian kerentanan dan kapasitas masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim. Berbagai kondisi ini, tentu menjadi fokus penting juga bagi setiap kepala daerah dan jajarannya di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam merancang perencanaan pembangunan daerah, salah satunya di Kabupaten Agam.

Hal yang menjadi menarik dan menjadi ciri khas bagi Sumatera Barat, adalah bagaimana sistem Pemerintahan Nagari mampu berkolaborasi mendesign sebuah Rencana Aksi Komunitas (RAM) untuk mengurangi risiko bencana. Nagari ini merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Dalam konteks Pengurangan risiko bencana, penyusunan RAM adalah aksi prioritas dari representasi yang terdiri dari representasi baik itu yang mencakup program atau kegiatan untuk pengurangan risiko bencana maupun adaptasi perubahan iklim. Ini merupakan sebuah proses yang sistematis, yang akan dilakukan oleh masyaRAMat atas dukungan berbagai pihak untuk semua tahapan atau siklus penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, masa tanggap darurat sampai dengan masa pemulihan, yang didasari dari rumusan analisis risiko yang dilakukan sebelumnya. Dokumen ini akan menjadi sebuah indikator bagi ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Namun, permasalahan yang sering muncul setelah penyusunan dokumen RAM ini adalah masalah akuntabilitas dan kepemilikan RAM itu sendiri bagi pelaku PRB di setiap daerah. Banyak hal yang menjadi indikator mengapa pelaku PRB menjadi fokus penting yang harus dikaji dalam penyusunan dan implementasi RAM. Berdasarkan kasus yang terjadi di Sumatera Barat, kajian ini tidak hanya terlepas pada peran pemerintah daerah atau privat sektor, tetapi juga ada sebuah sistem komunikasi yang diberlakukan dalam sistem Pemerintahan Nagari untuk pengambilan sebuah keputusan dalam penyelanggaraan RAM penanggulangan bencana ini.

Kajian wewenang ini menjadi menarik ketika kita kaitkan dengan pola-pola penyusunan dan implementasi RAM. tindakan yang muncul di RAM adalah sebuah proses yang harus menjadi bagian dari setiap unsur yang ada dalam Pemerintahan Nagari. Dengan kata lain, ini tidak hanya masalah bagaimana kegiatan pengurangan risiko bencana (PRB) dapat terealisasi, tetap juga lebih kepada bagaimana kegiatan PRB itu bisa menjadi bagian yang beradaptasi dengan model sistem pengambilan keputusan lokal yang tidak bisa digeneralisasikan bagi setiap daerahnya. Hal ini terjadi karena di Sumatera Barat itu dikenal “lain lubuak lain ikannyo”, artinya setiap daerah itu memiliki pola pemerintahan dan tatacara pengambilan keputusan sendiri, yang harus bisa diintegrasikan dalam penyusunan RAM.

Nagari, sebagaimana desa atau dengan sebutan lain merupakan otonomi asli. Nagari memiliki kekayaan yang telah ada sejak lama, dan secara de jure memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya untuk keberlangsungan hidup di nagari bersangkutan. Dengan pendekatan ini, pimpinan lokal tingkat nagari akan mampu mengoptimalkan perannya untuk mengambil keputusan pada saat darurat dan pengurangan resiko bencana. Dalam Pendekatan kemandirian nagari memandang bahwa nagari tidak hanya satuan administratif semata, tapi juga merupakan satuan sosial budaya dan satuan teritorial. Dengan pandangan demikian, maka pendekatan kemandirian nagari akan menekankan pada tiga titik penguatan kapasitas nagari sebagai basis pengurangan resiko bencana. Indikator kemandirian nagari dalam konteks ini meliputi antara lain:
a.Nagari memiliki perencanaan pembangunan sendiri, perencanaan sebagaimana dimaksud dapat dipergunakan nagari dengan atau tanpa bantuan pihak lain
b.Nagari mampu menginventarisir harta kekayaan nagari dan dikelola dengan maksud sebagai salah satu sumber pendapatan asli nagari
c.Nagari mampu mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan nagari dan kepentingan ekonomi nagari
d.Pemerintahan Nagari memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan sesuai dengan manual yang dimiliki nagari
e.Nagari memiliki sistem peringatan dini bencana, kelompok siaga bencana dan tenaga kesehatan terlatih
f.Nagari memiliki dan bisa menggunakan perangkat komunikasi dalam situasi darurat \

Selain itu, sebagai kesatuan sosial budaya, nagari dipandang memiliki berbagai kearifan yang telah tumbuh dan berkembang. Kearifan lokal tersebut setidaknya berkaitan dengan upaya-upaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam pelestarian sumberdaya alam, sistem mata pencaharian, hubungan sosial, dan organisasi setempat. Dalam sbuah sistem kepemimpinan di Minangkabau, ada 4 tokoh besar yang sangat berpengaruh yaitu: Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadian pandai, dan Bundo Kanduang. Ke empat tokoh ini memili peran besar dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Musyawarah RAM, empat tokoh inis ellau dilibatkan dalam proses diskusi. Nilai-nilai kewibawaan dan pengaruh mereka, sedikit menjadi tantangan bagi masyarakat lain, utnuk berani daalm mengemukakan pandangan, terutama perempuan dan pemuda.

Pada konteks kebencanaan, satuan sosial budaya ini mungkin memiliki kapasitas dalam bentuk kesadaran umum terhadap bahaya dan resiko bencana serta cara-cara yang telah berlaku sejak lama dalam penyelematan diri dan komunitasnya saat bencana datang. Dalam konteks ini, beberapa hal yang sangat mungkin dilakukan antara lain: Penggalian informasi dengan metode participatory appraisal (PRA) untuk memahami pikiran-pikiran, pengetahuan lokal, dan dinamika kehidupan masyarakat. PRA juga dilakukan terhadap potensi sumberdaya dan hubungan masyaRAMat nagari dengan alam dan lingkungannya.Dalam proses Penyusunan RAM ini, hal utama yang dilakukan adalah mendorong adanya penyusunan perencanaan pembangunan berorientasi PRB dan API yang partisipatif. Strategi pelaksanaan mekanisme ini dilakukan dengan cara menggerakkan empat lingkup stakholder yaitu masyarakat, pemerintah daerah, nagari, dan swasta.

Stakeholder ini berkontribusi dalam menanggapi Isu-isu pembangunan yang terjadi dalam berbagai aspek di masyarakat. Isu-isu ini dikaji dengan metode PVCA, ancaman kerentanan dan kapasitas wilayah. Hasil pengkajian ini menjadi baseline data dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari. Proses penyusunan perencanaan pembangunan masyarakat ini dilakukan secara partisipatif dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal. Proses eksplorasi budaya lokal dilakukan melalui musyawarah optimalisasi budaya lokal. Hasil pengkajian dan musyawarah masyarakat ini, ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana kontigensi. Perumusan perencanaan ini, akan diuji juga melalui kegiatan pengujian perangkat PRB dan API untuk megurangi kerentanan nagari. Hasil pengkajian ini, nantinya akan diwujudkan dalam rencana aksi yang disusun dengan strategi logika esensial. Hasil akhir dari pengkajian ini adalah pengintegrasian rencana aksi komunitas ke dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *