Berkaca pada kecendrungan bahwa SDM atau lebih tepatnya masyarakat serta aparatur desa yang relatif rendah, membuat Ade Harlien (Camat Tanjung Mutiara Kabupaten Agam) akhrinya menginisiasi berdirinya Klinik Keuangan Nagari. Awalnya dibenak saya ketika melihat sebuah plang bertuliskan Klinik Keuangan Nagari di kantor camat Tanjung Mutiara tersebut yang terfikir oleh saya adalah Klinik ini sama seperti bank rakyat yang dimiliki kecamatan, disana masyarakat bisa melakukan transaksi simpan pinjam atau mungkin sejenis koperasi, karena pada saat itu saya rasa kantor camat ini tak ada bedanya dari instansi kecamatan yang lain.
Ternyata tidak demikian. Sederhananya, Klinik Keuangan Nagari adalah sebuah wadah bagi pihak nagari maupun masyarakat untuk mencari solusi terkait pemanfaatan dana-dana yang masuk ke nagari. Bayangkan saja, sakarang Nagari telah diberikan kepercayaan untuk memegang uang dengan nilai yang cukup fantastis. Sebut saja, dana yang masuk ke nagari yang ada di Tanjung Mutiara pada tahun 2016 ini lebih dari 6 Miliar, tepatnya Nagari Tiku Selatan memiliki dana sebesar Rp. 2,179 M, dimana Rp.735,860 juta dana desa, Rp.1,393 M ADD, Rp.33,145 juta bagi hasil pajak, dan Rp.16,433 juta SILPA tahun 2015. Sedangkan Nagari Tiku Utara sebesar Rp.2,189 M, dimana Rp.746,771 juta dana desa, Rp.1,314 M ADD, Rp.30,476 juta bagi hasil pajak, dan Rp.97,425 juta SILPA tahun 2015. Dan Nagari Tiku V Jorong mempunyai dana terbesar yakni Rp.2,794 M, dimana dana desa sebesar Rp.763,658 juta, Rp.1,772 M ADD, Rp 33,183 juta bagi hasil pajak, dan SILPA tahun 2015 terbesar yakni Rp.224,969 juta.(Sumber: Klinik Keuangan)
Dengan jumlah uang yang cukup besar tersebut sama artinya merupakan ujian bagian aparatur Nagari. Sejauh mana nagari mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta yang paling kongkritnya terjadi perubahan yang cukup signifikan baik itu secara pembangunan dan pertumbuhan ekonominya harus menjadi prioritas.

Membangun Model Klinik Keuangan

Klinik yang baru beberapa bulan didirikan di kecamatan Tanjung Mutiara ini patut kita apresiasi, namun tentu karena masih terbilang seumur jagung maka kita perlu membuatnya betul-betul dapat bermanfaat sehingga efektif dalam membantu Nagari memaksimalkan potensinya. Menanggapi hal ini, saya rasa perlu sedikit memberikan masukan terkait Klinik Keuangan Nagari. Pertama, selama ini kita mengetahui bahwa hubungan antara Nagari dan Kecamatan kurang romantis, karena Nagari dapat langsung melaporkan segala pertangungjawabannya kepada Bupati secara langsung tanpa melalui camat. Dengan adanya klinik ini tentu kita mengharapkan bahwa romantisme akan lahir sehingga kolaborasi untuk membangun lebih bergairah. Dalam hal ini, Klinik Keuangan Nagari juga harus berkolaborasi, bermitra, atau bahkan diisi oleh pihak-pihak yang professional sehingga nantinya tidak ada intervensi hirarkis antara Camat dan Wali Nagari.
Kedua, model konsultasi dapat diterapkan. Klinik sebagai sarana konsultasi pihak Nagari sehingga harapannya selain lebih partisipatif, masalah administrasi juga menjadi lancar karena Nagari dan Kecamatan tetap saling berkordinasi. Dalam urusan administrasi, Presiden Jokowi telah memberikan garansi bahwa tidak ada Pemerintah Daerah yang terkena sangki terkait masalah ini. Namun ukuran profesionalitas birokrasi tentu akan mudah dilihat sehingga kinerjanya dapat diukur, dan pemerintah juga mendapatkan gambaran untuk melakukan langkah selanjutnya terkait urusan tersebut, apakah menambah SDM atau sekedar memberikan penguatan kapasitas saja.
Ketiga, untuk memaksimalkan serapan anggaran. Maka tentu kualitas SDM harus diperhatikan, kualitas apartur Pemerintah dari hulu (perencanaan) ke hilir (eksekusi) harus diperbaiki. Anggaran yang terserap dengan baik diharapkan berdampak langsung kepada pembangunan, kita tidak berharap bahwa nantinya dana Pemerintah yang tidak terpakai (ide) begitu banyak, apalagi harus ngangur di bank. Dalam hal ini Klinik Keuangan dapat membantu nagari dalam menyusun perencanaan, atau memberikan masukan, memberikan pelatihan atau menghadirkan orang-orang professional untuk membantu Nagari atau juga bersama-sama menggodok sebuah ide untuk pembangunan Nagari.
Tentu dengan adanya Klinik Keuangan Nagari ini kita berharap bahwasahya Pemerintahan Kolaborasi (collaborative governance) dapat terwujud. Antara Pihak Nagari, Pendamping desa, Pihak Kecamatan, seluruh stakeholder serta masyarakat dapat bersama-sama berpartisipasi. Dengan upaya tersebut tentu akan meminimalisir adanya tindak korupsi yang sempat ramai dibicarakan dengan turunnya dana desa. Hal yang paling buruk yang ditakutkan akibat dana desa ini adalah korupsi nantinya akan merambat ke tingkat paling bawah yakni desa atau Nagari. Dengan Klinik Keuangan Nagari ini kita sangat berharap bahwa akan lahir gebrakan-gebrakan yang luar biasa, dan outcome-nya tentu akan langsung dirasakan oleh masyarakat walaupun hanya sedikit. Itulah kiranya yang dikatakan Presiden Jokowi sebagai kerja nyata, berkeja dan manfaatnya langsung terasa.

19222_10203162962389623_3799241052026160725_n

Oleh : Delly Ferdian
Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat

Terlah dipublish oleh harian Singgalang pada 29 September 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *