Kesadaran bahwa UMKM merupakan salah satu bahan bakar penggerak ekonomi Indonesia, menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah dewasa ini begitu gencar menghidupkan UMKM yang perkembangannya belum stabili. Selayaknya seorang anak, kini UMKM diberikan banyak kemudahan. Salah satu kemudahan tersebut adalah terbitnya paket kebijakan ekonomi jilid XII yang diluncurkan oleh Jokowi, dimana inti sari pada paket ekonomi ini ialah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengurus perizinan.

Sinyal positif paket kebijakan ekonomi jilid XII, menitik beratkan kepada faktor-faktor yang menghambat perizinan bagi UMKM, di dalamnya terdapat beberapa poin penting sehingga dapat ditafsirkan mampu memberi kemudahan dalam hal berbisnis (ease of doing business/EoDB) di Indonesia. Bahkan tidak tanggung-tanggung dengan ini pemerintah menargetkan perbaikan peringkat kemudahan berbisnis yang sebelumnya berada pada peringkat 109 menjadi peringkat 40 dunia. Poin penting yang terdapat di dalam paket kebijakan ekonomi jilid XII ini adalah berupa prosedur yang harus dilakukan untuk membuka usaha dari sebelumnya 94 prosedur menjadi 49 prosedur. Sedangkan untuk urusan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pendirian usahanya dari 1.566 hari menjadi 132 hari, dan dalam untuk urusan izin yang sebelumnya disyaratkan sebanyak 9 izin menjadi 6 izin saja.

Tentu kita dapat bernafas lega dalam hal ini, namun yang patut kita sadari bahwa bukan hanya soalan perizinan yang selama ini menjerat UMKM, masih ada masalah pembiayaan dan belum lagi kita harus berfikir bagaimana meningkatkan kemampuan UMKM agar berdaya saing. Masalah demi masalah tersebut tentu menjadi beban yang harus kita pikul bersama, karena dalam konteks good governace pemerintah tidak dapat berjalan sendirian, untuk itu pemerintaham sebuah negara harus diartikan sebagai a collaborative governance (Rodinnelli, Chema).

Menangkap hal tersebut, JEMARI Sakato sebagai organsisasi masyarakat sipil mencoba membantu menginisiasi “Klinik UMKM” di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. klinik ini dimaksudkan sebagai sarana konsultasi bagi UMKM lokal, dan mencoba untuk selalu membuka akses pemerintah dan private sector agar dapat merangkul UMKM. Bayangkan saja jika banyak klinik UMKM di daerah-daerah di Sumatera Barat, tentunya akan sangat berdampak kepada pertumbuhan UMKM di Sumatera Barat itu sendiri.

Jika kita bandingkan antara Provinsi Riau, Kepulaun Riau dan Sumatera Barat sendiri maka kekuatan ekonomi Sumatera Barat sangat jelas terlihat pada sektor usaha jenis UMKM yakni 34,83 %, Riau 15,20 % dan Kepri 12,71 % . Namun Riau dan Kepri sangat kuat dari segi omzet pada Usaha skala besar dan jauh dibandingkan Sumbar. Jika kita melihat perkembangan ekonomi dunia yang menyebabkan kurs kerap dalam situasi yang labil, tentu akan berdampak pada komoditi pasar yang bergantung pada sektor ekspor-impor, namun hal ini tidak akan berdampak kepada perkembangan UMKM. Jelas jika potensi UMKM dapat dimaksimalkan, bisa jadi Sumatera Barat memiliki kemandirian ekonomi yang stabil dibanding daerah lain di Indonesia, tren ekonomi seperti itu layak untuk diperjuangkan.

Cara kerja Klinik

Sama hal dengan konsultan pada umumnya, namun dalam konteks Klinik UMKM ini, terkait pendanaan dapat dilakukan secara swadaya dalam artian dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Klinik UMKM dikelola oleh penduduk lokal yang sudah memiliki pengalaman maupun pelatihan khusus terkait UMKM, nantinya diharapkan klinik ini akan menjadi rumah bagi para penggiat usaha untuk dapat berdikusi dan mencari solusi serta update peluang terkini dalam hal pemasaran (marketing). Merangkul pemerintah dan pihak swasta untuk terlibat dalam hal pendanaan maupun pelatihan kepada UMKM juga menjadi prioritas utama, dalam hal ini dinas-dinas terkait seperti koperindag, tentunya dapat lebih mudah melakukan monitoring terkait bagiamana perkembangan UMKM lokal, sedangkan pihak swasta diharapkan dapat memberikan pelatihan maupun kredit usaha lunak, seperti halnya BPR lokal atau sebagai contoh BPR Mutiara Pesisir yang selalu siap membantu masyarakat Tiku maupun Tanjung Mutiara dalam hal perbankan, PT Grafika (BUMD) yang juga bersedia melibatkan diri untuk membantu masyarakat dalam hal pengemasan , dan PT Semen Padang yang selalu setia bersama masyarakat melalui beberapa program SCR (Social Coorporate Responsibility) untuk membantu UMKM.

Menyelesaikan masalah UMKM melalui Klinik UMKM tampak akan membantu peran pemerintah kini yang sedang alot-alotnya melakukan pembangunan dari berbagai sektor, semua itu semata-mata agar ekonomi kita tidak lesu. Kita patut menyadari bahwa Sumatera Barat, selain kaya akan destinasi wisata, Provinsi yang kita sayangi ini juga memiliki atmosfer yang bersahabat untuk perkembangan UMKM. Mengeleborasi Klinik UMKM sama artinya kita telah serius dalam mengelola UMKM yang akan menjadi kekuatan besar ekonomi Sumatera Barat, lalu mengkolaborasikannya bersama potensi kekayaan alam serta budaya. Bisa jadi nantinya Sumatera Barat menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang berpengaruh di Indonesia, tentunya harapan demikian jangan hanya menjadi wacana yang berkembang dari mulut kemulut, atau hanya sekedar lips service belaka.

11119112_10203293508893204_3124559405606127964_n
Oleh : Delly Ferdian, Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat

Telah dimuat pada kolom komentar (Halaman Depan) harian Singgalang Padang , Pada 10 Mei 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *