Logo Jemari Sakato

Jaringan Kerja Pengembangan Partisipasi Indonesia Sakato – Network for Participation Approach Support West Sumatera

 

Konfigurasi masyarakat Indonesia menunjukan keanekaragaman sosial dan politik. Keanekaragaman tersebut antara lain ditunjukan oleh ragam suku bangsa, budaya, tempat tinggal, agama, dan basis kehidupan sosial politik. Keragaman basis kehidupan sosial politik setidaknya berdampak pada angka kemiskinan yang masih tinggi, degradasi lingkungan, kebocoran anggaran negara serta proses pengambilan keputusan publik yang belum optimal menghapuskan diskriminasi. Kondisi ini memerlukan tersedianya pemerintahan yang responsif dan bersih agar upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dapat berjalan dengan baik.

Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara sangat diyakini akan mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif terhadap keberagaman dan bersih dalam mempercepat proses menuju kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara tidak hanya akan menguatkan kapasitas pemerintahan tapi juga membuka peluang meningkatkan kontribusi dan dukungan masyarakat bagi pemerintahan tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi cara untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara Negara yang telah pudar sejak beberapa waktu yang lalu. Partisipasi bagaimanapun akan mendorong institusi penyelenggara Negara juga membangun proses yang transparan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik. Dengan partisipasi dan tranparansi, berbagai dampak negatif kemajemukan bangsa dapat dihindari. Dengan demikian penyelenggaraan negara tidak hanya diemban oleh kelompok orang yang memiliki mandat formal, tetapi juga dijalankan oleh institusi yang memperoleh amanah mandat moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterlibatan masyarakat warga dalam ber-asosiasi untuk mendorong perubahan merupakan fakta sejarah bangsa Indonesia. Sejak awal abad dua puluh, telah banyak muncul berbagai organisasi swadaya yang bertujuan agar penguasa menghargai martabat manusia dan mengambil keputusan publik agar kontra diskriminatif. Perkembangan sejarah menunjukan bahwa peran masyawarakat warga dalam kelompok organisasi swadaya tetap diperlukan agar penyelenggaraan Negara dapat berjalan baik, diselenggarakan oleh institusi birokrasi yang bersih dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya kelompok, forum, jaringan maupun organisasi swadaya lainnya yang memiliki kapasitas dan terorganisir sangat diperlukan guna mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif dan bersih, dan dapat memberikan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan Negara.

Kelompok, forum, jaringan dan atau organisasi swadaya yang dapat berpartisipasi konstruktif bagi penyelenggaraan Negara adalah yang dibangun atas komitmen untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Setiap komponen dalam organisasi swadaya adalah pendukung misi bersama yang disepakati dan percaya kepada aturan yang dibangun bersama. Mekanisme dan proses pengambilan keputusan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dari organisasi swadaya merupakan awal untuk mendorong proses partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik oleh penyelenggara Negara.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *