Oleh : Delly Ferdian

( Penggiat Sosial LSM JEMARI Sakato )

 

For Better Society

 

Pada hakekatnya manusia adalah mahkluk yang butuh bersosialisasi, bersosialisasi membuat manusia selalu menjaga komunikasi yang berarti bahwa tali silahturami juga terjaga, dan karena itulah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan saling ketergantungan inilah yang sesungguhnya membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Begitu pula perspektif pemerintahan sekalipun, bagi Negara penganut sistem demokrasi maka konsep Trias Politica atau pembagian kekuasaan adalah sistem yang mutlak diterapkan. Penerapan sistem ini bertujuan untuk menghadirkan mekanisme checks and balances dimana masing-masing lembaga Negara saling berkerjasama dan oleh karenanya akan timbul kestabilan politik.

Lembaga Eksekutif menjalankan perannya sebagai penjalan roda pemerintahan yang berarti menjalankan program-program pro-rakyat, Lembaga Legislatif memerankan peran sebagai pembuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, dan Lembaga Yudikatif sebagai penjaga dari supremasi hukum yang berkiblat pada konstitusi.

Dan untuk menciptakan Good Governance pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri, perlu adanya dukungan agar mampu mencapai tujuan bersama. Keberhasilan penyelenggaraan Good Governance sangat tergantung pada tiga pilar utama. Tiga pilar tersebut adalah Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Ketiganya saling berhubungan dan saling bersinergis.

Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol, untuk menghindari penguasaan atau ”eksploitasi” oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari pada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas komponen lainnya.

Hakekat kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diperoleh dari rakyat dan pertanggung jawaban atas kekuasaan tersebut juga kepada rakyat. Namun apa masalahnya ketika kesejahteraan rakyat dewasa ini semakin dianggap utopis dengan bercermin pada kemelut politik berkepanjangan di Negara kita ?

Masyrakat adalah Korban

            Mungkin mereka sudah lelah, atau mungkin mereka lupa apa tujuan mereka (elite politik) yang bertengger disinggasana kekuasaan. Harta dan tahta membutakan hati mereka yang sedang dimabuk kekuasaan. Pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan penggerogot uang rakyat (KPK), kini malah KPK seperti dibuat tidak berdaya, apakah betul KPK hanya simbol yang dibuat hanya untuk “palapeh tanyo”(kata orang minang) bila ada yang bertanya kinerja mereka.

Sudah menjadi rahasia umum jika pelayanan masyarakat oleh instansi atau aparat pemerintah umumnya berjalan lamban. Tuntutan masyarakat untuk terwujudnya masyarakat madani (civil Society) merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia sekarang ini.

Kita juga ketahui bahwa banyak dari pelaku dunia usaha hanya mementingkan kepentingannya sendiri, akan selalu ada untung dan rugi dalam benak mereka. Kapitalis-kapitalis selalu beranggapan bahwa uang dapat melancarkan segala, bahkan dengan uang segala urusan terkait pemerintah bisa geleng.

Dan akhirnya masyarakat adalah korban nyata atas ketidakadilan dan ketimpangan sosial ini, apalagi pasca orde baru masyakarat masih banyak berada dalam belenggu kemiskinan. dan menangkap hal tersebut maka banyak timbul kesadaran bahwa pengguatan masyarakat sipil adalah prioritas utama agar kesinambungan antara tiga pilar Good Governance dapat terwujud.

Realitas

            Lepas dari belenggu orde baru, di satu sisi menjadi langkah awal untuk rakyat menjadi lebih baik. Perkembangan pesat Lembaga Swadaya Masyarakat adalah salah satu yang membuktikan bahwa masyarakat mulai bangkit dari bekapan zaman orde baru dengan mulai berserikat, berkumpul, dan bebas menyatakan pendapat.

Disisi lain membuktikan bahwa pemerintah masih kewalahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, walaupun otonomi daerah yang digadang-gadangkan akan mampu menyelamatkan masyarakat yang sekian lama telah terenggut kebebasannya juga belum menggeserkan realitas masyarakat sipil yang tak berdaya.

Hal ini dibuktikan dengan otonomi daerah yang diberikan seluas-luasnya ternyata belum mampu membangkitkan gairah masyarakat untuk semakin produktif dan partisipatif dalam berdemokrasi.

Beberapa faktor ditangkap bahwa masyarakat masih terjerat dalam belenggu kemiskinan dan ketidakberdayaan, oleh karena itu masyarakat tidak mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki dan hanya dapat sekedar memikirkan kebutuhan semata-mata untuk melanjutkan kehidupan.

Pesimisme bahwa pemerintahan dan pelaku dunia usaha selalu jauh dari masyarakat adalah alasan kenapa perlu adanya strategi untuk menciptakan masyarakat yang tangguh. Selain itu perlu adanya advokasi yang ditujukan kepada pemerintah dan para pelaku dunia usaha untuk kembali dalam jalur yang sebenarnya sehingga check and balances antara ketiga pilar Good Governance dapat terwujud.

For Better Society

The strong civil society adalah tujuan dari sistem demokrasi, dimana pada hakekatnya kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan oleh karena itu rakyat adalah pemilik kekuasaan yang paling tinggi. Indonesiapun demikian, dalam konstitusi Negara dijelaskan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD” ,pengakuan ini membuktikan bahwa rakyat adalah pilar terpenting dalam roda pemerintahan.

Ditengah mirisnya kondisi dewasa ini, perlu ada kekuatan-kekuatan politik yang berperan dalam penguatan masyarakat dan juga mengingatkan kembali para wakil rakyat kepada tugas mereaka yakni mensejahterakan rakyat. Salah satu yang berperan dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, dan JEMARI Sakato pun tidak ketinggalan mengambil peran tersebut.

Selama ini masyarakat dianggap sebagai kaum yang lemah dimana masyarakat tidak memiliki power untuk lebih partisipan. Dalam budaya politik, mayoritas masyarakat masih berada dalam katagori parochial yang berarti banyak masyarakat yang tidak memahami politik, bahkan jika pun memahami masyarakat pun masih berada dalam kategori subyektif (tidak partisipan/apatis). Untuk itu perlu pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan pemahaman politik yang memadai masyarakat diharapkan mampu untuk lebih partisipan.

Selain itu, masyarakat yang dengan kerentanan masyarakat kepada kemisikinan maka pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan. Dengan memberikan motivasi, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan maka ekonomi masyarakat akan lebih baik. Bekerja sama dengan para pelaku usaha dalam mengembangan berbagai peluang usaha masyarakat melalui program CSR, dimana telah menjadi kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi.

Setelah masyarakat telah mapan dari segi politik dan ekonomi maka hanya tinggal pemerintah yang memperbaiki kinerjanya selama ini. oleh karena itu JEMARI Sakato yakin bahwa masyarakat yang didampingi akan lebih baik. #For Better Society

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *