Tepatnya pada pukul 19: 49 Rabu 02 Maret, keheningan malam di beberapa kota di negara kita pecah setelah diguncang Gempa dengan kekuatan 7,8 SR dan ternyata dikabarkan berpotensi Tsunami. Masyarakat khususnya yang berada di daerah tepian pantai diimbau untuk segera menuju ke tempat evakuasi.

Sontak dalam waktu sekejap saja masyarakat berhamburan dan situasi kembali mencekem. Gempa yang berpusat di Perairan Mentawai tersebut memang tidak sebesar Gempa pada 2009 silam yang mampu merobohkan banyak bangunan, namun gempa tersebut mengembalikan trauma lama yang dulu pernah dirasakan masyarakat khususnya Kota Padang dan sekitarnya.

Secara umum, masyarakat telah mengetahui bahaya apa yang dapat terjadi ketika diguncang gempa seperti kerusakan bangun bahkan sampai pada tsunami yang mampu membuat korban berjatuhan. Masyarakat juga mengetahui apa yang harus ia lakukan ketika terjadi ancaman tersebut, misalnya langsung bergegas ke tempat evakuasi.

Dalam mendukung proses tersebut, ternyata khususnya di Kota Padang masih banyak shelter yang ternyata tidak siap ketika keadaan darurat, sehingga banyak warga yang kocar-kacir mencari tempat evakuasi alternatif. Ini membuktikan bahwa secara kolektif kita belum siap menghadapi bencana yang bisa saja datang kapan pun.

Kita sangat sadar bahwa Sumatera barat bahkan Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana, khususnya bencana alam, karena secara geografis Indonesia terletak di kawasan ring of fire. Maka dari pada itu kita tidak boleh menggangap remeh masalah apa pun terkait bencana, karena seharusnya kita adalah negara yang sadar dan menjadi siap dalam menghadapi bencana layak Jepang yang langganan dengan bencana.

Kita juga harus yakin bahwa semua yang terjadi di atas dunia ini semata-mata merupakan kehendak Tuhan yang maha esa. Baik itu banjir, tanah longsor, gempa, tsunami atau pun segala macam bentuk bencana di muka bumi ini.

Kita juga tidak boleh berfikir bahwa musibah banjir yang terjadi merupakan azab atas kelalaian kita sebagai manusia, namun kita harus berfikir bahwa di balik bencana akan selalu ada hikmah yang dapat kita petik sebagai pelajar untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Menuju Tangguh Bencana

Sebagai negara yang sadar akan ancaman bencana yang kapan saja dapat terjadi bahkan silih berganti dengan jenis yang berbeda-beda, Indonesia telah merancang banyak strategi dalam menghadapi bencana.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia pula, Indonesia bersama banyak negara yang sadar akan ancaman bencana menyepakati “Sendai Framework for DRR” sebagai kerangka kerja terhadap penangulangan bencana menggantikan Hyogo Framework for Action. Sendai membahas empat poin aksi prioritas dalam mengurangi risiko serta kerugian akibat bencana.

Empat poin tersebut yakni pertama, Pemaham terhadap resiko bencana, dimana negara sebagai pelindung masyarakatnya wajib memberikan pemahaman terhadap seluruh rakyatnya terkait ancaman bercana serta resiko yang ditimbulkan.

Kedua, Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk tata kelola risiko, kewajiban negara juga sampai pada bagaimana menciptakan masayrakat yang sadar serta dapat mengelola secara kolektif setiap resiko bencana yang ada di daerahnya.

Ketiga, Berinvestasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan, dimana selain memperbanyak fasilitas maupun infastruktur dalam mengurangi resiko bencana secara fisik, Negara juga harus mempertimbangkan kemampuan financial dari masyarakat yang rentan akan ancaman bencana di mana selah satu faktor yang menyebabkan lumpuhnya ekonomi masyarakat pasca bencana adalah ketika kekuatan ekonomi masyarakat collapse dan keempat, Meningkatkan kesiapsiagaan Bencana untuk respon yang efektif, dan Membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Komitmen akan kesiapan Indonesia terhadap bencana diwujudkan dalam bentuk visi strategis menuju Indonesia tangguh Bencana, dengan salah satu strategi yang dilakukan adalah menjadikan Kabupaten/Kota Tangguh Becana.

Dalam menuju Kabupaten/Kota yang tangguh bencana maka BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyerukan untuk memulai ketangguhan dari pinggiran dan lahirlah Program Desa Tangguh Becana. Program tersebut tentu merupakan bagian kecil demi mencapai Indonesia yang siap hadapi bencana.

Indikator Tangguh Bencana

Untuk Mencapai sebuah Ketangguhan tersebut, BNPB mengeluarkan 20 Indikator yang dikembangkan dari 6 komponen Sistem Nasional Penanggulangan Bencana. Indikator tersebut dicantumkan dalam lampiran Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012, Komponen Pertama adalah “Legislasi”, Harus ada kebijakan maupun Regulasi (Perda) yang mengatur terkait Penanggulangan Bencana.

Kedua “Perencanaan”, yakni adanya Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan Rencana Kontijensi. Ketiga “Kelembagaan”, adanya Forum PRB dan Relawan Penanggulangan Bencana.

Keempat masalah “Pendanaan”, adanya dana pelaku dan wilayah, tersedianya dana untuk Tanggap darurat dan PRB. Kelima yakni “Pengembangan Kapasitas”, adanya Pelatihan pelatihan untuk pemerintah, masyarakat, tim relawan, sehingga mereka aktif terlibat.

Keenam Terkait “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”, yakni adanya peta dan kajian resiko, peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian, sistem peringatan dini, Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik), Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat, perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB, dan Perlindugan aset produktif masyarakat.

Berdasarkan indikator tersebut kita dapat mengevaluasi apakah daerah tempat tinggal kita sudah tangguh dalam menghadapi bencana. Hemat saya, komponen yang paling penting untuk menjadi tangguh tersebut adalah komponen “legislasi” berupa adanya peraturan atau regulasi yang menjadi tolak ukur penting menuju sebuah ketangguhan terhadap bencana.

Adanya Perda Penanggulangan Bencana dirasa perlu, sehingga dapat mengatur seluruh aktivitas terkait kebencanaan. Ironinya sebagai provinsi yang sangat rentan terhadap bencana, hanya Kota Padang dan Padang Pariaman yang telah memiliki Perda PB di Sumatera Barat.

Secara konstitusional, Perda PB sudah dianjurkan oleh UU No 24 Tahun 2007 tentang bencana. Masing-masing daerah dianjurkan untuk membuat regulasi terkait penanggulangan Bencana sesuai dengan situasi serta kondisi yang ada.

Regulasi Penanggulangan Bencana pada umumnya berisi terkait penyelenggaran penanggulangan bencana, tanggung jawab Pemda, kelembagaan, hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, peran lembaga. Kemudian, sumber dan penggunaan dana, serta pengelolaan bantuan penanggulangan bencana, ketentuan pidana, penyelesaian sengketa dan gugatan.

Selain itu, pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan adanya regulasi terkait kegiatan penanggulangan bencana maka kita dapat secara kolektif dalam menghadapi bencana tanpa perlu menunggu instruksi yang lama munculnya.

Selama ini isu terkait kebencanaan memang masih dipandang sebelah mata bahkan terkesan disepelekan. Mennjadi ironi di saat kita mengetahui bahwa daerah kita sangat rentan terhadap bencana, di mana Sumbar yang dijuluki sebaga supermarket bencana ternyata kenyataannya kita tidak memiliki regulasi sejenis Perda yang mampu mensinergikan kekuatan dalam menghadapi Bencana.

Faktanya selama ini dalam menanggulangi bencana kita hanya mengikuti insting tanpa persiapan yang matang oleh karena itu wajar jika kepanikan merebak di masyarakat ketika terjadi bencana, untuk itu pemerintah serta masyarakat harus sadar bahwa seluruh kabupaten/ kota di Sumatera Barat wajib memiliki Perda PB yang menunjang masyarakat dalam mengahadapi bencana, sehingga Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi tangguh terhadap bencana.

11119112_10203293508893204_3124559405606127964_n

Oleh : Delly Ferdian, Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat

telah dimuat oleh Padang Ekspres, 04 Maret 2016 http://www.koran.padek.co/read/detail/54779

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *